Fakta Mengejutkan! Ribuan Dapur Program Makan Bergizi Gratis Belum Kantongi Sertifikat Higienis

INSIBERNEWS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah kembali menjadi sorotan usai muncul sejumlah kasus keracunan massal.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyinggung pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai kunci pencegahan masalah serupa.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2025, tercatat dari 1.379 SPPG hanya 413 unit yang memiliki SOP Keamanan Pangan, dan dari jumlah itu, baru 312 SPPG yang benar-benar menjalankannya.

Baca Juga: Sidang Ricuh! Nikita Mirzani Tunjukkan Goyangan 'Velocity' di Depan Hakim

Qodari menilai kondisi ini menunjukkan masih lemahnya kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan.

“Kalau ingin mengatasi masalah keracunan, SOP Keamanan Pangan wajib ada dan harus dilaksanakan. Di sisi lain, Kemenkes juga punya mekanisme Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai bukti tertulis pemenuhan standar mutu makanan olahan maupun siap saji,” ujar Qodari, Kamis (25/9/2025).

Namun, pencapaian sertifikasi itu masih jauh dari harapan. Dari total 8.583 SPPG di seluruh Indonesia per 22 September, hanya 34 SPPG yang sudah mengantongi SLHS.

Baca Juga: Kaos Biasa Dibanderol Setengah Juta, Seulgi Red Velvet Kaget dengan Harga Turis Bali!

Artinya, lebih dari 8.500 SPPG belum memenuhi standar higienitas resmi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyoroti lemahnya pengawasan teknis di lapangan. Ia menilai, salah satu pemicu keracunan berasal dari pola memasak yang keliru.

Banyak SPPG diketahui memasak terlalu awal sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.

Baca Juga: WhatsApp Rilis Fitur Terjemahan Pesan, Bikin Chat Antarbahasa Jadi Makin Mudah

“Hasil pemeriksaan awal menunjukkan masakan dibuat terlalu dini. Akibatnya, makanan disimpan dalam waktu panjang dan rentan menurun kualitasnya,” jelas Dadan saat meninjau kegiatan di Cipongkor, Bandung Barat, Rabu (24/9/2025).

Sebagai langkah antisipasi, Dadan telah meminta semua SPPG menyesuaikan jadwal produksi agar jarak antara proses memasak dan distribusi tidak lebih dari empat jam.

Ia bahkan menginstruksikan SPPG untuk mulai memasak setelah pukul 01.30 dini hari guna memastikan makanan tetap segar saat sampai ke tangan penerima manfaat.

Baca Juga: 600 Ribu Penerima Bansos Diduga Palsukan Data, Kemensos Siapkan Revolusi Penyaluran

Dadan juga memberikan arahan khusus kepada SPPG baru yang kerap terburu-buru karena khawatir tidak bisa memenuhi target.

Ia menyarankan agar unit baru memulai secara bertahap, misalnya dengan melayani dua sekolah terlebih dahulu sebelum menambah jumlah penerima.

“Setelah ritmenya terbentuk, barulah kapasitas distribusi ditingkatkan,” ujarnya.

Baca Juga: Tragis! Pelaku Pembacokan Satu Keluarga Mantan Istri Ditemukan Tewas di Parit Hutan Pacitan

Selain masalah teknis memasak, BGN menyoroti persoalan pergantian pemasok bahan baku yang bisa memicu penurunan kualitas makanan.

Kasus di Banggai, Sulawesi Tengah, dijadikan contoh ketika SPPG setempat mengganti pemasok secara mendadak sehingga menimbulkan masalah keamanan pangan.

“Setiap perubahan, termasuk pemasok, tidak boleh dilakukan secara drastis. Harus ada proses bertahap. Jika dilakukan terburu-buru, risikonya justru besar. Karena itu, kami minta agar MBG dihentikan sementara di Banggai setelah kasus tersebut,” tegas Dadan.

Baca Juga: Sekuriti Bank di Cikarang Ditemukan Tewas, Polisi Dalami Dugaan Bunuh Diri

Dengan berbagai temuan ini, baik KSP maupun BGN sepakat bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran.

Tetapi juga diperlukan adanya kepatuhan pada standar keamanan pangan.

Tanpa itu, program yang bertujuan menyehatkan anak bangsa justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

Baca Juga: Ibunya Hina Arie Kriting Lagi, Respon Indah Permatasari Banjir Pujian Warganet