Luncurkan 'Detak MBGA', PPATK Gandeng BGN Awasi Program Makan Bergizi Gratis

INSIBERNEWS - Sistem baru bernama Deteksi Dini Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Program Makan Bergizi Gratis (Detak MBG) dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Kamis 28 Agustus 2025.

Langkah tersebut dilakukan PPATK untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dalam program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seperti yang diketahui, program MBG digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi pembangunan sumber daya manusia, dengan target mencetak generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Baca Juga: Daviena Skincare Beberkan Tuntutan Rp 15 M dari Nikita Mirzani untuk Review Positif

Adapun peluncuran Detak MBG ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PPATK dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ditegaskan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahwa pengawasan keuangan harus dilakukan secara ketat.

"Presiden mengamanatkan agar pemerintah menjaga setiap rupiah uang rakyat," ujar Ivan dalam keterangan tertulis, Kamus 28 Agustus 2025.

Baca Juga: Brad Pitt Jadi Produser Film 'The Voice of Hind Rajab', Angkat Tragedi Gaza ke Layar Lebar

Ivan mengungkap sistem ini melibatkan kerja sama PPATK, BGN, dan perbankan dalam mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi merugikan negara.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono menyebut Detak MBG sejalan dengan langkah KPK dalam mengamankan anggaran agar tidak dikorupsi.

Hal serupa disampaikan Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo, yang menilai mekanisme ini memperkuat akuntabilitas program MBG.

Apresiasi juga datang dari sejumlah lembaga lain. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, menyebut Detak MBG sebagai terobosan penting.

Baca Juga: Aturan Pembiayaan Kopdes Rampung, Kemenkop Pastikan Bisa Segera Akses ke Himbara

"Ini merupakan program sangat bagus sekali sebagai program unggulan perubahan yang dapat mendobrak inovasi dalam pengawasan penyaluran dana di program pemerintah," katanya.