DPR Dukung Langkah Prabowo Tertibkan 1.063 Tambang Ilegal, ESDM Bakal Dipanggil

INSIBERNEWS - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan ribuan tambang ilegal mendapat dukungan dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menegaskan pihaknya siap mengawal langkah tegas tersebut demi mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam.

Hal itu disampaikan Cucun usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Menurutnya, penertiban 1.063 tambang ilegal adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap amanat konstitusi.

Baca Juga: RAPBN 2026: Pemerintah Bidik Pendapatan Rp3.147 Triliun, Pajak Jadi Andalan Utama

“Ini langkah strategis untuk menegakkan kembali Pasal 33 UUD 1945, di mana bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Cucun.

Ia menilai praktik tambang ilegal selama ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak buruk pada lingkungan, merusak tata ruang, serta menimbulkan konflik sosial di sekitar wilayah pertambangan.

Baca Juga: Meriahkan HUT ke-80 RI, LRT Jabodebek Berlakukan Tarif Flat Rp80 untuk Semua Perjalanan

Dengan penertiban yang terstruktur, ia optimistis iklim usaha tambang di Indonesia akan lebih sehat dan tertib. Sumber daya alam yang dikelola sesuai aturan, menurutnya, akan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih berkelanjutan.

“Kalau tambang dikelola dengan benar, masyarakat yang merasakan manfaat. Bukan hanya segelintir oknum yang mengambil untung, sementara rakyat sekitar justru sengsara,” ujarnya.

Baca Juga: Transjakarta Atur Ulang Rute saat Pesta 80 Tahun RI di Monas, Catat Jalur yang Terdampak!

Sebagai tindak lanjut, Cucun memastikan DPR RI akan memanggil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk rapat kerja khusus. Agenda itu akan membahas lebih detail langkah teknis penertiban ribuan tambang ilegal, sekaligus mencari solusi permanen agar masalah serupa tidak terulang.

Cucun juga menekankan bahwa DPR akan mendorong penguatan regulasi dan pengawasan. Menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tata kelola pertambangan yang transparan dan partisipatif.

Baca Juga: 8 Langkah Nyata BRI Dukung Republik Indonesia Semakin Berdaulat, Sejahtera dan Maju

Ia berharap, langkah yang diambil Presiden Prabowo ini tidak berhenti pada penutupan tambang ilegal semata, tetapi juga memastikan adanya program pemulihan lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar tambang, hingga penyaluran izin yang tepat sasaran untuk usaha rakyat.

“Dengan kebijakan yang tegas dan konsisten, kita bisa mengubah paradigma pengelolaan tambang dari yang merusak menjadi yang menyejahterakan,” tegasnya.