Pajak Adil dan Progresif: Kunci Meningkatkan Pendapatan Negara Tanpa Bebani Rakyat kecil

INSIBERNEWS - Center of Economic and Law Studies (Celios) baru saja merilis laporan dengan judul unik dan menggelitik: "Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang".

Dalam laporan ini, Celios menyoroti perlunya reformasi pajak yang progresif dan berkeadilan untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa merugikan masyarakat kecil.

Baca Juga: Norwegia Lepas Saham di 11 Perusahaan Israel, Soroti Krisis Kemanusiaan Gaza

Hasil studi tersebut menemukan potensi penerimaan tambahan yang sangat besar jika sistem pajak dirombak dengan strategi yang tepat. Celios memperkirakan, negara bisa mengantongi dana tambahan antara Rp469 triliun hingga Rp524 triliun per tahun dari kebijakan pajak yang lebih adil.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut angka itu bukanlah mimpi di siang bolong.

Baca Juga: APBD DKI 2026 Tembus Rp95,3 Triliun, Tumbuh di Tengah Inflasi Terkendali

"Secara teknis ini masuk akal. Tantangan sebenarnya justru ada pada kemauan politik untuk menjalankannya," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurutnya, kebijakan pajak yang selama ini berlaku cenderung kurang menyentuh kelompok ekonomi atas secara optimal. Sebaliknya, beban pajak lebih terasa di masyarakat menengah ke bawah, yang daya tahannya terhadap tekanan ekonomi jauh lebih terbatas.

Baca Juga: Polemik Ijazah UNY Tak Kunjung Selesai, Muncul Surat Pernyataan Kontroversial untuk Wisudawan

Ia menekankan, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur ulang skema pajak agar lebih progresif—di mana beban terbesar dibebankan kepada pihak yang memang memiliki kapasitas finansial lebih besar.

"Kalau sistemnya tepat, penerimaan negara bisa naik tanpa mengorbankan fondasi ekonomi jangka panjang. Kita tidak boleh hanya memikirkan target tahun ini, tapi juga keberlanjutan di masa depan," kata Media.

Celios juga mengingatkan bahwa kebijakan pajak seharusnya selaras dengan agenda pembangunan yang inklusif. Artinya, penerimaan pajak yang meningkat harus kembali digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur, serta program pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Pesta Pernikahan Mewah Tao Eks EXO dan Xu Yiyang, Siapkan 100 Kursi Khusus Fans

Laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, khususnya di tengah situasi fiskal yang menuntut inovasi.