APBD DKI 2026 Tembus Rp95,3 Triliun, Tumbuh di Tengah Inflasi Terkendali

INSIBERNEWS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD akhirnya mencapai kesepakatan awal terkait kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026. Nilainya dipatok sebesar Rp95,3 triliun, atau naik sekitar 4,4 persen dari APBD 2025 yang berada di angka Rp91,3 triliun.

Kesepakatan ini lahir setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merampungkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026.

Dokumen KUA-PPAS inilah yang menjadi acuan awal sebelum rancangan APBD dibahas lebih detail dan disahkan.

Baca Juga: Polemik Ijazah UNY Tak Kunjung Selesai, Muncul Surat Pernyataan Kontroversial untuk Wisudawan

Proses pembahasan tidak berlangsung instan. Sebelumnya, lima komisi DPRD DKI Jakarta melakukan pendalaman terhadap usulan RAPBD 2026 selama lima hari penuh, dimulai sejak Selasa, 5 Agustus hingga Senin, 11 Agustus 2025.

Berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi disusun sebelum akhirnya dibawa ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk diputuskan bersama.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan bahwa kenaikan APBD ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di Ibu Kota.

Baca Juga: Gubernur Jatim Terbitkan Aturan Baru Soal Sound Horeg, Volume Dibatasi hingga Atur Rute

"APBD kita ada kenaikan menjadi Rp95,351 triliun," ujar Khoirudin dalam keterangan resminya pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Menurutnya, salah satu faktor pendukung keyakinan optimistis tersebut adalah laju inflasi DKI Jakarta yang masih terjaga dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Ibu Kota tidak hanya stabil, tetapi juga menghasilkan pertumbuhan riil yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Tragis! Pegawai BPS Habisi Nyawa Rekan Kerja Demi Utang Judi Online

Meski begitu, ia menegaskan bahwa angka APBD yang meningkat bukan berarti pemerintah bebas berbelanja tanpa arah. Anggaran tetap harus diarahkan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, penanganan banjir, dan pengembangan ruang terbuka hijau.

Selain itu, pembahasan lanjutan akan menguji bagaimana setiap pos anggaran dialokasikan secara tepat sasaran. Beberapa anggota DPRD juga menyoroti pentingnya mengantisipasi potensi perlambatan ekonomi global yang bisa memengaruhi penerimaan daerah.