Biaya Rawat IKN Capai Ratusan Miliar per Tahun, Otorita: Ini Baru Permulaan

INSIBERNEWS - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus berjalan membawa konsekuensi baru bagi Otorita IKN, salah satunya soal biaya pemeliharaan.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk merawat aset-aset yang sudah selesai dibangun kini diperkirakan mencapai Rp200 miliar hingga Rp300 miliar setiap tahun.

Baca Juga: Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Gugur, PN Solo Tegaskan Bukan Kewenangannya

"Angka itu memang belum final, tapi kita hitung secara bertahap karena banyak proyek yang sudah selesai dan sudah mulai masuk tahap pemeliharaan," kata Basuki saat menghadiri rapat di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Baca Juga: Diduga Dukung Aksi Bullying terhadap Sang Putri, Ahmad Dhani dan Al Ghazali Laporkan Lita Gading ke Polisi

Menurut Basuki, lonjakan biaya ini tidak bisa dihindari karena pembangunan IKN terus berlanjut. Semakin banyak infrastruktur yang rampung, semakin besar pula kebutuhan dana untuk menjaga kualitas dan fungsi bangunan-bangunan tersebut.

Biaya pemeliharaan juga mencakup layanan dari kontraktor yang memang sudah masuk dalam bagian skema pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Polda Jabar Bakal Periksa Lisa Mariana Usai Akui Sempat Jadi Pemeran Video Syur

Data yang dihimpun Otorita IKN mencatat bahwa hingga akhir 2024, total aset tetap yang dimiliki mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

Aset ini terdiri dari tanah seluas lebih dari 2,2 juta meter persegi, sejumlah bangunan hibah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta berbagai peralatan, mesin, dan fasilitas pendukung lainnya.

Baca Juga: 7 Polisi di Nunukan Ditangkap karena Narkoba, Termasuk Pejabat Penting! Ini Kata Kapolri

Basuki menyebutkan bahwa semua aset ini harus dikelola dengan baik agar tidak cepat rusak atau menurun kualitasnya.

"Pemeliharaan bukan sekadar menjaga fisik bangunan, tapi juga bagian dari menjaga kepercayaan publik terhadap proyek jangka panjang seperti IKN," ujarnya.

Pada 2024 sendiri, OIKN mengelola anggaran sebesar Rp672,11 miliar. Dana itu digunakan untuk mendukung dua program prioritas nasional, yakni pengentasan kemiskinan berbasis desa dan penguatan tata kelola pemerintahan.