Layanan Transjabodetabek Diperluas, Gubernur Pramono Akui Tekan APBD Jakarta 2025

INSIBERNEWS - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka mengakui bahwa perluasan layanan transportasi Transjabodetabek ke daerah-daerah penyangga Ibu Kota memang memberikan beban tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Di tengah rencana ambisius itu, Pemprov Jakarta telah menetapkan nilai APBD sebesar Rp91,34 triliun.

Baca Juga: Aksi Tolak Kebijakan Imigrasi Trump di Los Angeles Kian Meluas, Demonstran Duduki Jalan Tol Hingga Kantor Federal

"Kalau saya bilang tidak membebani, ya bohong. Pasti ada beban tambahan. Tapi sekarang Jakarta harus membangun dengan banyak pendekatan, dan itu yang sedang saya kembangkan," ucap Pramono saat ditemui wartawan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga: Ahok Kembali Diperiksa, Kasus Lahan Rusun Cengkareng Makin Memanas

Meski dihadapkan pada tantangan anggaran, Pramono tetap menilai pentingnya integrasi layanan transportasi lintas wilayah demi mobilitas warga yang semakin kompleks.

Menurutnya, konektivitas antar kota di Jabodetabek adalah langkah strategis untuk mencegah kemacetan akut di pusat kota dan membuka akses ekonomi di kawasan pinggiran.

Baca Juga: Miris! Bocah 7 Tahun Dianiaya dan Di buang di Pasar Kebayoran, Polisi Kejar Ayah Diduga Pelaku Kekerasan

Pramono juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dulu diletakkan oleh para pendahulunya, terutama yang terbukti membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengaku terbuka untuk belajar dan beradaptasi.

"Apa yang dulu sudah dirintis, kalau itu baik ya saya lanjutkan. Kalau kurang pas, ya enggak usah diteruskan. Saya enggak pernah malu belajar dari siapapun, demi Jakarta," ujarnya dengan nada santai.

Baca Juga: Jakarta Serius Perang Lawan Asap Rokok: Ada Denda Rp250 Ribu hingga Larangan Iklan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah menggencarkan sejumlah proyek integrasi transportasi massal sebagai bagian dari visi Jakarta pasca-ibu kota negara pindah ke Nusantara.

Salah satu yang disorot adalah efisiensi dan jangkauan Transjabodetabek yang terus diperluas hingga menjangkau kota-kota satelit seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Baca Juga: KPK Gali Skandal Pemerasan TKA, Tiga Eks Menaker Berpeluang Diperiksa

Namun, tantangan ke depan tidak hanya soal anggaran. Pemerintah perlu memastikan keberlanjutan proyek ini disertai dengan pengawasan dan sistem subsidi yang tepat, agar beban fiskal tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas layanan publik yang diandalkan jutaan komuter setiap hari.