Pemerintah Salurkan Bansos PKH dan Sembako Senilai Rp 10 Triliun untuk 16,5 Juta Keluarga Penerima Manfaat dengan Data Terbaru DTSEN

INSIBERNEWS – Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai mencapai Rp 10 triliun.

Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu secara tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap mulai hari ini, dan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai patokan utama.

 Baca Juga: Kemensos Segera Salurkan Bantuan Logistik Senilai Rp246 Juta untuk Korban Banjir Bandang di Donggala, Sulawesi Tengah

Penggunaan DTSEN ini menjadi kunci dalam memastikan bantuan sampai kepada yang paling berhak.

Dari pemutakhiran data terbaru, ada 1,8 juta keluarga yang sudah tidak layak menerima bantuan karena kondisi ekonominya membaik, berada di desil 6 ke atas.

Angka tersebut kemudian dialihkan ke keluarga yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang termasuk kategori miskin ekstrem.

Ini menunjukkan upaya pemerintah yang tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi juga secara aktif memperbarui data agar distribusi bansos semakin akurat dan efektif.

 Baca Juga: Penangkapan Buronan Senjata Api di Deli Serdang dan Dugaan Keterkaitan Kasus Pembacokan Jaksa: Kronologi dan Fakta Terbaru

Selain jalur formal yang mengintegrasikan data antar lembaga, pemerintah juga membuka jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.

Masyarakat bisa mengusulkan atau menyanggah data yang ada jika merasa tidak sesuai.

Hal ini memberi ruang partisipasi bagi publik untuk membantu pemerintah dalam menjaga akurasi data penerima bansos, sehingga program bantuan bisa benar-benar tepat sasaran.

 Baca Juga: Mahasiswa RI Gagal Urus Visa Kuliah ke AS? Ini Solusi dari Kemendiktisaintek untuk Studi Tetap Jalan Terus!

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, proses pemutakhiran DTSEN tidak sembarangan, melibatkan survei langsung kepada sekitar 12 juta keluarga dengan verifikasi pada 6,9 juta keluarga.