Prabowo Ingin Warga Kota Punya Rumah Murah, Tanah Negara Siap Disulap Jadi Hunian

INSIBERNEWS - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah konkret untuk menjawab persoalan klasik masyarakat urban: harga rumah yang makin tak terjangkau.

Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan tanah milik negara yang tersebar di kawasan perkotaan untuk dijadikan lahan pembangunan rumah murah bagi masyarakat.

Baca Juga: Gegara CEO Dibunuh, Google Habiskan Rp132 Miliar Demi Keamanan Sundar Pichai

Instruksi langsung dari Presiden Prabowo ini diungkap oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (29/4/2025).

Ia mengatakan bahwa negara siap menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat perkotaan yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak dengan harga terjangkau.

Baca Juga: Perempuan Terjerat Pinjol, Puan Maharani Desak Negara Hadir Lindungi Kepala Keluarga

"Presiden ingin kita manfaatkan tanah-tanah negara yang masih tersedia di wilayah kota. Lahan-lahan ini akan jadi bagian dari subsidi yang memungkinkan harga rumah bisa ditekan jauh lebih murah. Kita targetkan bisa lebih hemat hingga 50 persen," ungkap Fahri.

Baca Juga: Usai Kasusnya Viral, Kelulusan Tersangka Perundungan dr Aulia Ditangguhkan, Menkes Budi: Itulah Indonesia

Dalam skema yang disiapkan, pemerintah akan menghitung biaya pembangunan yang dibutuhkan pengembang, menambahkan margin keuntungan yang wajar, lalu mengurangi biaya dari harga tanah—yang karena milik negara, tidak perlu dibebankan kepada pembeli.

Dengan begitu, harga akhir yang ditawarkan ke masyarakat bisa jauh lebih ringan tanpa mengorbankan kualitas bangunan.

Baca Juga: Menjadi PR yang Sangat Besar, Rosan Roeslani Ungkap Danantara Siap Kelola GBK

Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo hendak memperkuat peran negara dalam intervensi pasar perumahan, terutama di kota-kota besar yang selama ini dikuasai oleh harga tanah swasta yang melambung tinggi.

Kolaborasi dengan pengembang swasta tetap akan dilakukan, namun dengan pola baru yang lebih berpihak pada rakyat.

Baca Juga: Masuk Dalam Naungan Danantara, Kawasan GBK Direncanakan Jadi Aset yang Produktif dan Bisa Menghasilkan