Eks Presiden Korsel Terjerat Kasus Korupsi, Dugaan Terkait Jabatan Menantu di Maskapai

INSIBERNEWS - Dunia politik Korea Selatan kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Kali ini, mantan presiden Moon Jae-in resmi didakwa atas tuduhan korupsi.

Jaksa dari Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju menyampaikan pada Kamis (24/4/2025) bahwa Moon diduga terlibat dalam pemberian fasilitas pekerjaan untuk menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

Dalam kasus ini, ia dituduh menerima imbalan sebesar 217 juta won, atau setara dengan sekitar 150 ribu dolar AS.

Baca Juga: Popularitas Trump Merosot di Awal Masa Jabatan, Warga AS Marah!

Kabar ini langsung menyedot perhatian publik, apalagi mengingat Moon selama ini dikenal dengan citra pemimpin bersih dan demokratis.

Moon menjabat sebagai presiden Korea Selatan dari 2017 hingga 2022, dan sempat menjadi tokoh penting dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk menjadi jembatan dalam pertemuan bersejarah antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu, Donald Trump.

Kini, reputasinya dipertaruhkan di tengah badai politik yang belum juga reda.

Baca Juga: Skor SPI Pendidikan Masih Jauh dari Ideal, KPK Beberkan Tiga Solusi Kunci

Kasus yang menjerat Moon muncul di saat yang sangat sensitif, di mana Korea Selatan sedang bersiap menghadapi pemilu pada 3 Juni mendatang. Situasi politik makin panas setelah Presiden Yoon Suk-yeol diberhentikan dari jabatannya karena keputusan kontroversialnya menetapkan darurat militer sementara.

Kejadian demi kejadian ini menambah catatan krisis politik yang menantang stabilitas negeri Ginseng tersebut menjelang pemungutan suara nasional.

Baca Juga: Terungkap di Sidang, Hasto Diduga Biayai 'Jalan Pintas' Harun Masiku ke DPR

Dakwaan terhadap Moon menyoroti kembali persoalan lama di Korea Selatan, yakni bayang-bayang korupsi yang seringkali menyelimuti para pemimpin setelah turun dari kekuasaan. Ini bukan pertama kalinya mantan presiden di negeri itu tersandung masalah hukum.

Beberapa pendahulu Moon juga sempat dijatuhi hukuman penjara dalam kasus serupa. Fakta ini menguatkan pandangan publik bahwa reformasi integritas pemerintahan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Korsel.

Baca Juga: Transaksi BPHTB di Jakarta Kini Lebih Cepat dan Praktis Lewat Pajak Online