Isu Rusia Mau Tempatkan Pesawat Tempur di Papua Dibantah Keras oleh Kemlu dan Kemhan RI

INSIBERNEWS - Pemerintah Indonesia akhirnya buka suara menanggapi isu yang beredar luas soal dugaan permintaan Rusia untuk menempatkan armada militernya di wilayah Papua.

Kabar tersebut langsung ditepis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI sebagai informasi yang tidak benar.

Baca Juga: Meta Hadapi Sidang Besar, Instagram dan WhatsApp Terancam Dipisah

Juru Bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat atau yang akrab disapa Roy, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima informasi maupun permintaan resmi dari pihak Rusia terkait hal tersebut.

"Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua," ujar Roy melalui pernyataan tertulis, Selasa (15/4/2025) malam.

Baca Juga: Pembangunan Tahap II IKN Resmi Dimulai, Rp48,8 Triliun Disiapkan untuk Wujudkan Kota Politik Baru

Menanggapi kabar serupa, Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, juga membantah keras laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi itu tidak sesuai fakta dan tidak memiliki dasar.

“Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar,” ujarnya singkat.

Baca Juga: Sering Begadang? Hati-Hati, Ini 5 Tanda Otakmu Mulai Rusak!

Pihak Kemlu pun meminta agar media yang hendak mencari konfirmasi lebih lanjut sebaiknya menghubungi langsung kementerian atau lembaga terkait, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di publik.

Mereka juga menekankan pentingnya mengedepankan sumber yang jelas dan terpercaya sebelum menyebarkan berita yang sensitif seperti ini.

Baca Juga: Polisi Ungkap Mantan Artis Sekar Arum Dapat Uang Palsu Secara Gratis dari Temannya

Isu kehadiran militer asing, terlebih di wilayah strategis seperti Papua, menjadi topik yang sensitif dan perlu disikapi secara hati-hati.

Pemerintah memastikan bahwa kedaulatan Indonesia tetap menjadi prioritas utama dan segala bentuk kerja sama pertahanan akan selalu dilakukan dalam bingkai kepentingan nasional yang jelas.