Prabowo Tegaskan Kewenangan Polisi Harus Proporsional, Transparansi RUU Polri Jadi Sorotan

INSIBERNEWS - Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal pembentukan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) yang belakangan ramai jadi perbincangan publik.

Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" yang tayang di TVRI, Selasa malam, Prabowo menyampaikan bahwa kepolisian memang memerlukan wewenang yang cukup untuk menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban.

Baca Juga: Berperan Penting, Sosok Sufmi Dasco Jadi Tokoh Kunci di Balik Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati

Tapi menurutnya, kewenangan itu harus tetap proporsional dan tidak perlu ditambah-tambahkan jika yang ada saat ini sudah mencukupi.

“Saya kira selama polisi punya kewenangan yang cukup untuk memberantas kriminal, narkoba, penyelundupan, dan menjaga masyarakat tetap aman, itu sudah cukup. Kita nggak perlu cari-cari tambahan yang tidak perlu,” ucap Prabowo.

Baca Juga: Kontroversi Dugaan Selingkuh Berlanjut, Pengacara Lisa Mariana Ungkap Ridwan Kamil Sempat Biayai Lisa Sejak Hamil hingga Melahirkan

Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara memberi kekuatan pada penegak hukum dan tetap melindungi hak-hak masyarakat. Menurutnya, kewenangan yang terlalu luas justru bisa menjadi bumerang jika tidak disertai dengan akuntabilitas.

Baca Juga: Debut di Ajang Bergengsi, Jafar dan Felisha Siap Tampil All Out di Kejuaraan Asia 2025

Menanggapi kritik soal kurangnya transparansi dalam proses pembentukan RUU Polri, Prabowo juga menegaskan pentingnya akses masyarakat terhadap naskah-naskah resmi.

Ia menyebutkan bahwa penyebaran draf-draf aturan yang belum sah bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan memicu keresahan di masyarakat.

Untuk itu, ia meminta agar pemerintah melalui lembaga terkait lebih terbuka dan memastikan masyarakat bisa melihat langsung dokumen yang benar dan sah.

Baca Juga: Ancaman Tarif Baru AS Bikin Harga iPhone Bisa Melonjak Gila-Gilaan

“Kita harus pastikan yang beredar itu naskah resmi. Jangan sampai muncul versi-versi karangan yang bikin bingung publik. Ini penting agar masyarakat nggak dimanipulasi oleh info palsu,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan agar publik lebih dilibatkan dalam proses legislasi, sehingga bisa ada ruang diskusi yang sehat dan terbuka antara pemerintah, DPR, dan masyarakat luas.