Babak Baru Suriah: Presiden Ahmed al-Sharaa Umumkan Kabinet Transisi, Pemerintahan Tanpa Perdana Menteri

INSIBERNEWS - Suriah memasuki era baru setelah puluhan tahun berada di bawah kepemimpinan keluarga Assad.

Presiden interim Ahmed al-Sharaa mengumumkan kabinet pemerintahan transisi pada Sabtu (29/3), menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik negara tersebut.

Langkah ini juga dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat dan dunia Arab.

 Baca Juga: Dulu Musuhan, Presiden Suriah dan Putin Kini Kembali Berhubungan Baik Lewat Telepon

Kabinet Transisi: Lebih Inklusif dan Multikultural

Pemerintahan baru ini terbentuk di tengah tekanan dari negara-negara Barat dan Arab agar Suriah lebih inklusif, mencerminkan keberagaman etnis serta komunitas keagamaan di negara tersebut.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian adalah Hind Kabawat, seorang perempuan Kristen yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.

Selain Kabawat, beberapa nama lain yang masuk dalam kabinet transisi antara lain:

• Mohammed Yosr Bernieh – Menteri Keuangan
• Murhaf Abu Qasra – Menteri Luar Negeri
• Asaad al-Shibani – Menteri Pertahanan

Abu Qasra dan al-Shibani sebelumnya telah menjabat sebagai bagian dari pemerintahan transisi pertama setelah Bashar al-Assad digulingkan pada Desember 2024.

 Baca Juga: Ratusan Umat Kristen di Damaskus Protes Pembakaran Pohon Natal di Suriah

Sharaa Pegang Kendali Penuh, Tanpa Perdana Menteri

Berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kabinet transisi ini tidak memiliki posisi Perdana Menteri, sehingga Ahmed al-Sharaa memegang kendali penuh atas kekuasaan eksekutif.

Ia berjanji untuk membangun kembali institusi publik Suriah yang selama bertahun-tahun hancur akibat konflik berkepanjangan.

Selain itu, pemerintahan transisi ini akan bertugas hingga pemilu mendatang, yang diperkirakan baru akan berlangsung dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Perpecahan di IRGC Terungkap Setelah Kejatuhan Assad di Suriah: Iran Tuding AS di Balik Kekalahan

Konstitusi Baru: Syariat Islam Jadi Dasar, Hak Perempuan Tetap Terjaga

Pemerintahan transisi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi konstitusi Suriah yang diumumkan pada awal Maret 2025.