Jakarta Tanpa Operasi Yustisi: Gubernur Pramono Anung Pilih Pendekatan Lebih Manusiawi untuk Pendatang

INSIBERNEWS - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memastikan bahwa tidak akan ada operasi yustisi terhadap para pendatang baru yang mencoba mengadu nasib di ibu kota usai mudik Lebaran 2025.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, serta memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin bekerja dan berkembang di Jakarta.

Baca Juga: Survei Ipsos Sebut Indonesia Negara Paling Bahagia di Asia Tenggara, Kok Bisa?

Pramono menyadari bahwa setiap tahun, setelah Lebaran, Jakarta selalu menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari peluang baru.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini, pasti ada banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bertarung mencari kehidupan yang lebih baik. Itu kenyataan yang tidak bisa dihindari," ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota, Jumat (21/3).

Untuk itu, ia memilih solusi yang lebih terbuka dan transparan dalam menangani arus pendatang.

Baca Juga: Lonjakan Pemudik Diprediksi Dimulai Malam Ini, Menhub: Efek Akhir Pekan dan WFA

Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan pendataan warga yang masuk ke Jakarta. Pendatang yang tidak memiliki KTP DKI tidak akan langsung dipulangkan, tetapi perlu memiliki penjamin atau tujuan yang jelas.

"Jakarta adalah kota untuk semua orang, tapi tentu kita berharap yang datang ke sini punya keterampilan dan kesiapan untuk bekerja," tambahnya.

Baca Juga: Prediksi Arus Mudik Lebaran 2025: 577 Ribu Kendaraan Bakal Melintas Kalikangkung, Puncaknya 28 Maret

Untuk mendukung para pendatang agar lebih siap bersaing di pasar kerja, Pemprov DKI akan membuka balai latihan kerja serta menyelenggarakan job fair guna mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Selain itu, Pramono juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing. Oleh karena itu, balai latihan kerja akan menyediakan kursus bahasa Korea, Jepang, dan Mandarin, mengingat kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor internasional semakin meningkat.

Baca Juga: Lutesha Turun ke Jalan, Ikut Aksi Tolak Revisi UU TNI di Monas

Dengan pendekatan baru ini, diharapkan Jakarta tetap menjadi kota yang ramah bagi pendatang tanpa kehilangan ketertiban.