Menlu AS Stop 83 Persen Program USAID di Seluruh Dunia, Bantuan Kemanusiaan Terancam?

INSIBERNEWS - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, membuat keputusan besar dengan menghentikan 83 persen program yang dikelola oleh Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Langkah ini menuai banyak reaksi, terutama dari kalangan pemerhati kemanusiaan yang khawatir dampaknya akan dirasakan oleh jutaan orang di berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Tuai Kontroversi! Tasyi Athasyia Berikan Review Negatif soal Makanan, Sebut Rasa Mie Instan Seperti Kalajengking

Keputusan ini diumumkan Rubio melalui akun media sosialnya di platform X, Selasa (11/3/2025).

"Setelah melakukan peninjauan selama enam minggu, kami secara resmi membatalkan 83 persen program di USAID," tulisnya, mengutip laporan dari AFP.

Menurutnya, sekitar 5.200 kontrak yang dihentikan itu telah menghabiskan puluhan miliar dolar, tetapi tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS, bahkan dalam beberapa kasus dianggap merugikan.

Baca Juga: BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Bersinergi Mendorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

USAID selama ini dikenal sebagai lembaga yang berperan besar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan ke berbagai negara, mulai dari proyek kesehatan, pendidikan, hingga bantuan pangan bagi negara-negara yang mengalami krisis.

Pemangkasan ini pun menimbulkan kekhawatiran bahwa jutaan orang di berbagai negara akan kehilangan akses terhadap bantuan yang sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Heboh! Kerangka Manusia Ditemukan di Mobil Terparkir di Asrama Polisi Gresik

Sejumlah kritikus menilai keputusan ini bisa berdampak luas, terutama bagi negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada bantuan dari USAID.

Beberapa pihak bahkan menganggap langkah ini sebagai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri AS, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan peran dominan dalam bantuan kemanusiaan global.

Baca Juga: Presiden Ukraina Zelensky Akhirnya Minta Maaf ke Trump

Belum diketahui secara pasti proyek mana saja yang akan dihentikan dan bagaimana strategi AS ke depannya dalam mengelola bantuan luar negeri.