“(Retret) ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai, (tapi) untuk semua kepala daerah,” ujar Tito Karnavian.
Sehingga ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP soal retret, Mendagri segera buka suara.
Baca Juga: Tanggapi Dugaan Intimidasi Terhadap Sukatani, Fadli Zon: Kebebasan Pasti Ada Batasnya!
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya.
Bukan bertanggung jawab kepada partai, karena partai hanya kendaraan untuk bisa mengikuti Pilkada.
“Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut dalam pemilihan. Ketika dia terpilih itu tanggung jawab bukan kepada partainya,” ucap Tito Karnavian.
“Tapi nomor satu tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” lanjutnya.***
Artikel Terkait
Durasi Dipangkas Usai Terdampak Efisiensi Anggaran, Retret Kepala Daerah Tak Jadi Berlangsung Selama 14 Hari
Terdapat Perubahan Skema, Dana APBD Rp22 Juta untuk Retret Kepala Daerah Dikembalikan, Bagaimana Kelanjutannya?
Megawati Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP untuk Tunda Retret, Buntut dari Penahanan Hasto
Bupati Masinton Ikuti Instruksi dari Megawati untuk Tunda Berangkat Retret Setelah Hasto Ditahan KPK
Mendagri Sampaikan Urgensi Retret untuk Tanggapi Instruksi Megawati pada Kepala Daerah dari PDIP