Megawati Ingatkan PDIP Soal RUU TNI: Jangan Sampai Dwifungsi Kembali

INSIBERNEWS - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR, Utut Adianto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan pesan tegas terkait Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Meski fraksi PDIP di DPR turut menyetujui revisi tersebut, Megawati meminta agar pembahasan tidak membuka celah bagi kembalinya Dwifungsi TNI seperti di era Orde Baru.

Baca Juga: Info Mudik Gratis 2025: Syarat, Pendaftaran, Moda Transportasi, Jadwal, dan Rute yang Tersedia Tanpa Keluar Biaya, Solusi Mudik Aman dan Nyaman

Menurut Utut, Megawati menegaskan bahwa supremasi sipil harus tetap dijaga dalam revisi UU TNI ini. Ia mengingatkan agar tidak ada pasal yang memungkinkan militer kembali memiliki peran dominan dalam politik dan pemerintahan.

“Ibu hanya berpesan, jangan sampai ada peluang bagi Dwifungsi TNI kembali. Supremasi tetap sipil, tapi prajurit juga harus diperhatikan,” ujar Utut dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

Baca Juga: Remaja Konvoi Sambil Main Petasan di Kebon Jeruk, Warga Resah, KJP Bisa Dicabut!

Sebagai Presiden ke-5 RI, Megawati memiliki pengalaman dalam mengawal reformasi TNI, termasuk pemisahan Polri dari TNI serta penghapusan peran militer dalam politik praktis.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kembali ke masa di mana institusi militer memiliki kekuatan politik yang terlalu besar, sehingga mengancam demokrasi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmikan 17 Stadion, Termasuk Stadion Kanjuruhan

Selain itu, Megawati juga menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan prajurit. Ia berharap revisi UU TNI tidak hanya membahas aspek struktural dan kewenangan, tetapi juga memperhatikan hak-hak serta kesejahteraan anggota TNI.

Menurutnya, prajurit yang profesional harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari negara.

Baca Juga: Kabar Baik! Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Dipercepat, Ini Jadwalnya

PDIP, sebagai salah satu partai yang menyetujui revisi UU TNI, memastikan bahwa perubahan aturan ini tetap berada dalam koridor reformasi.

Dengan menjaga supremasi sipil dan memastikan kesejahteraan prajurit, Megawati berharap bahwa TNI tetap menjadi kekuatan pertahanan negara yang profesional dan tidak kembali terlibat dalam ranah politik serta pemerintahan.