INSIBERNEWS - Pemerintahan baru Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial dengan mendukung keputusan Israel untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayahnya.
Langkah ini menimbulkan perdebatan sengit di PBB dan memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap jutaan pengungsi Palestina.
Israel Bersikeras, UNRWA Dianggap Bermasalah
Israel mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023, sehingga memutuskan untuk menutup kantor badan PBB tersebut. Undang-undang baru yang mendukung pelarangan ini akan mulai diberlakukan pada Kamis (30/01/2025).
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, dalam rapat Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa kebijakan Israel ini akan menjadi “bencana” bagi para pengungsi Palestina yang bergantung pada bantuan UNRWA.
Namun, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, membantah hal itu dan menuduh UNRWA membesar-besarkan dampak dari larangan tersebut. "Mengisyaratkan bahwa aturan ini akan menghentikan seluruh bantuan kemanusiaan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya," tegas Shea.
Baca Juga: Bunuh Diri di Jepang Turun, Tetapi Angka Bunuh Diri Pelajar Mencapai Rekor Tertinggi
Trump Ubah Haluan, Sikap AS Berbeda dari Era Biden
Sikap AS di bawah Trump ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya di bawah Joe Biden, yang sebelumnya mengkritik rencana Israel. Kini, AS secara terbuka mendukung penutupan UNRWA di Israel, memperkuat aliansinya dengan Tel Aviv.
Kecaman Internasional, Dukungan PBB untuk UNRWA
Sebagian besar anggota tetap Dewan Keamanan PBB kecuali AS menyuarakan dukungan untuk UNRWA dan memperingatkan potensi krisis kemanusiaan yang akan terjadi akibat keputusan ini.
Dengan perkembangan ini, nasib jutaan pengungsi Palestina kini semakin tidak pasti. Apakah keputusan Israel dan dukungan AS ini akan semakin memperburuk konflik, atau justru membuka jalan bagi solusi baru?