INSIBERNEWS - Saat baru saja dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump langsung mencuri perhatian dengan kebijakan besar yang menyangkut TikTok. Platform media sosial asal Tiongkok itu sempat dilarang di AS pada masa pemerintahan Joe Biden karena alasan keamanan nasional.
Kini, Trump mengambil langkah berbeda dengan berjanji memulihkan akses TikTok untuk lebih dari 170 juta pengguna di Amerika.
Langkah ini diklaim oleh TikTok melalui unggahan resmi di akun X mereka. Dalam pesan tersebut, perusahaan mengungkapkan bahwa Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menunda larangan tersebut dan memungkinkan mereka kembali beroperasi.
"Kami berterima kasih kepada Presiden Trump atas jaminan bahwa layanan kami akan kembali tersedia. Ini langkah besar untuk melindungi kebebasan berbicara dan melawan sensor yang berlebihan," ujar pihak TikTok.
Mengapa TikTok Dilarang di Amerika?
Larangan terhadap TikTok tidak muncul tanpa alasan. Pemerintah AS menilai platform ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, terutama karena hubungan perusahaan induknya, ByteDance, dengan pemerintah China.
TikTok dianggap mampu:
- Mengumpulkan data besar-besaran dari pengguna, termasuk data biometrik.
- Menyebarkan propaganda atau memanipulasi informasi melalui algoritma.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh Undang-Undang Intelijen Nasional China, yang memungkinkan pemerintah meminta data dari perusahaan domestik. Alhasil, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang memaksa ByteDance untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan total.
Namun, Trump tampaknya memiliki pendekatan berbeda. Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah AS memiliki saham 50% dalam usaha patungan TikTok di Amerika.
TikTok dan Masa Depan di AS
Langkah Trump untuk memulihkan TikTok tak hanya berdampak pada penggunanya, tetapi juga pada jutaan bisnis kecil yang bergantung pada platform ini untuk pemasaran. Dengan janji untuk memperpanjang tenggat waktu dan mencari solusi jangka panjang, Trump membuka peluang besar untuk mempertahankan TikTok sebagai platform utama di AS.
Kebijakan ini juga menunjukkan upaya Trump untuk menyeimbangkan isu keamanan nasional dengan kebebasan berbicara dan peluang ekonomi. Meski demikian, banyak pihak masih mempertanyakan bagaimana rencana ini akan diimplementasikan.