"Pemerintah daerah harus segera bertindak. Jangan sampai masyarakat yang paling membutuhkan menjadi korban karena lambatnya eksekusi di lapangan," tegasnya.
Tito juga memastikan akan memantau perkembangan implementasi kebijakan ini di seluruh daerah dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang bergerak cepat.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan merata, Tito mendorong pemerintah daerah segera menerbitkan regulasi pendukung.
"Saya akan cek bulan depan, daerah mana saja yang sudah membuat Peraturan Kepala Daerah terkait kebijakan ini. Bagi yang sudah, tentu akan kami berikan apresiasi," tutupnya.
Kebijakan BPHTB dan PBG ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak sekaligus memperkuat layanan publik yang berpihak pada rakyat kecil.