INSIBERNEWS - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan alasan mengapa belum semua pelajar di Indonesia dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Pratikno, mengingat Indonesia adalah negara yang besar, pelaksanaan program ini membutuhkan pendekatan bertahap agar dapat berjalan dengan efektif dan menyeluruh.
Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra: MK Berpeluang Batalkan Parliamentary Threshold
Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan kini sedang dalam proses penerapannya.
“Memang, ini adalah negara yang besar. Kami sedang menguji model yang paling tepat. Tidak bisa dilakukan sekaligus untuk semua wilayah, ini semua dilakukan bertahap,” ujar Pratikno saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Selasa (14/1).
Baca Juga: Pengadilan Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
Menurutnya, program ini juga menjadi bagian dari prototyping untuk menentukan metode terbaik yang bisa diterapkan di seluruh negeri.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK bertanggung jawab dalam merekomendasikan sekolah-sekolah yang berhak menerima manfaat dari program makan bergizi gratis.
Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Bebas Pungutan, Masyarakat Diminta Waspada Pungli!
“Kami yang merekomendasikan sekolah-sekolah penerima manfaat program ini, dan tentunya Kemenko PMK yang mengkoordinasikan hal tersebut,” ungkapnya.
Meskipun demikian, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini berada di bawah Badan Gizi Nasional yang berada dalam koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat untuk Keluarga Miskin Ekstrem Segera Dibangun, Dimulai dari Jakarta
“Badan Gizi Nasional adalah pelaksana utama program ini, sedangkan Kemenko PMK bertugas menyiapkan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat,” tambah Pratikno.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pihak sekolah untuk menyempurnakan pelaksanaan program ini ke depan.