INSIBERNEWS - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa pada Senin, 13 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.
Hasto memastikan bahwa ia akan hadir sesuai jadwal yang ditentukan dan berkomitmen untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan oleh Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Baca Juga: KPK Lakukan Penggeledahan di Dua Rumah Hasto Kristiyanto, Ini Barang Bukti yang Disita!
"Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada tanggal 13 Januari 2025. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan tersebut dan memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto dengan tegas.
Pernyataan ini memperlihatkan sikap kooperatif Hasto terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
Baca Juga: Said Abdullah Tegaskan Hasto Kristiyanto Tidak Kabur, Masih Aktif di PDIP
Tak hanya itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa ia telah mempersiapkan diri secara pribadi untuk menjalani panggilan tersebut. Dalam konferensi pers, ia dengan ringan bercerita tentang persiapan unik yang dilakukannya.
"Saya semir rambut saya menjadi hitam, karena saya ingin menunjukkan bahwa dalam hukum tidak ada yang abu-abu. Ini juga, seperti yang disampaikan Pak Djarot, membuat saya terlihat lebih muda," kata Hasto disertai tawa.
Baca Juga: PDIP Tuding Penggeledahan Rumah Hasto untuk Alihkan Isu Finalis Terkorup OCCRP
Tindakan Hasto ini menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi proses hukum yang ada, meskipun ia menanggapinya dengan sikap santai.
Di tengah sorotan publik, Hasto berusaha memberikan kesan bahwa dirinya bersikap transparan dan siap menjalani proses hukum dengan penuh tanggung jawab.
Baca Juga: Megawati Siap Bela Hasto Kristiyanto dalam Polemik dengan KPK
Selain itu, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa hukum harus dipatuhi tanpa ada keraguan atau ketidakjelasan.
Panggilan KPK kepada Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang tokoh politik yang diproses oleh lembaga anti-korupsi tersebut.