INSIBERNEWS – Pengadilan Korea Selatan akhirnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol, presiden yang telah dimakzulkan dan kini ditangguhkan dari jabatannya.
Surat perintah ini berkaitan dengan tindakannya yang kontroversial saat menerapkan darurat militer pada 3 Desember lalu. Keputusan ini diumumkan oleh Markas Besar Penyidikan Gabungan pada Selasa pagi (31/12/2024).
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Akan Tindak Tegas Penyelundupan Demi Kedaulatan Indonesia
“Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Yoon Suk Yeol telah disetujui pagi ini,” ungkap pihak Markas Besar Penyidikan Gabungan, seperti dilansir CNA.
Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai langkah eksekusi lebih lanjut atas surat perintah tersebut.
Baca Juga: Menyoroti Vonis Ringan Koruptor Ratusan Triliun, Prabowo: Melukai Rasa Keadilan!
Langkah hukum terhadap Yoon diambil setelah ia tiga kali berturut-turut mangkir dari panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan, termasuk pada Senin (30/12).
Selain menghadapi tuduhan memberlakukan darurat militer secara ilegal, Yoon juga dikenai dakwaan pidana pemberontakan.
Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman yang menantinya tidak main-main: penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Meski surat perintah telah diterbitkan, eksekusinya diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Layanan Keamanan Presiden, yang sebelumnya melindungi Yoon, sudah menolak menjalankan tiga surat perintah penggeledahan terkait kasus ini.
Baca Juga: Pj Bupati Purwakarta Pimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, Berikut Ini Datanya
Hal ini menunjukkan adanya hambatan serius dalam upaya penegakan hukum terhadap mantan presiden tersebut.
Kasus Yoon Suk Yeol menciptakan gejolak besar dalam politik Korea Selatan, memperdalam perpecahan di kalangan masyarakat dan elit politik.