“Berbanggalah kita menjadi bagian dari penerus bangsa yang selalu memperjuangkan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurutnya, dalam aksi ini, buruh FSPMI Purwakarta menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Penetapan UMSK di 18 Kabupaten/Kota
Buruh mendesak DPRD Purwakarta untuk memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar segera menetapkan dan menandatangani SK UMSK sesuai rekomendasi Pj Bupati/Walikota.
2. Pencopotan Pj Gubernur Jawa Barat
Buruh menuntut pencopotan Bey Machmudin dari jabatannya karena dianggap menolak arahan Presiden dan melawan putusan MK.
Baca Juga: Kamar Tidur Lesehan untuk Remaja: Nyaman, Simple, dan Penuh Estetika
“Aksi ini adalah awal sebelum buruh Jawa Barat melanjutkan aksi di depan Istana Negara pada 24, 26, dan 27 Desember 2024,” pungkasnya.
Setelah melakukan orasi, pihak buruh diterima dengan baik oleh anggota DPRD Purwakarta dan diminta perwakilannya untuk melakukan audiensi.
Sebanyak kurang lebih 30 orang perwakilan massa buruh pun memasuki gedung DPRD Purwakarta. Dan saat berita ini diturunkan, giat audiensi pun sedang berlangsung.