INSIBERNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengungkapkan prestasi gemilangnya dalam 5 tahun terakhir. Bukan hanya menangani ratusan kasus korupsi, tetapi KPK juga berhasil menyetorkan dana sebesar Rp 2,4 triliun ke kas negara sebagai hasil pemulihan aset (asset recovery).
Pencapaian ini tentunya patut diapresiasi, mengingat betapa sulit dan rumitnya tugas KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
597 Kasus Korupsi Tuntas di Tangani KPK!
Dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Merah Putih, KPK, Ketua KPK Nawawi Pomolango membagikan kabar baik ini. Menurutnya, sejak 2020 hingga 2024, KPK sudah menangani tidak kurang dari 597 kasus korupsi di berbagai sektor.
Sektor-sektor yang terlibat pun sangat beragam, mulai dari hukum, pembangunan infrastruktur, perizinan, sumber daya alam (SDA), pendidikan, hingga kesehatan.
Nawawi menekankan bahwa meskipun penindakan terhadap pelaku korupsi bertujuan untuk memberikan efek jera, KPK juga memfokuskan upayanya pada pemulihan keuangan negara.
Dengan menangani ratusan kasus tersebut, KPK tidak hanya mengusut siapa yang bersalah, tetapi juga berhasil memulihkan aset negara yang dirampok oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
Asset Recovery: Rp 2,4 Triliun untuk Negara!
Hal yang menarik dari laporan KPK ini adalah pencapaian besar dalam pemulihan aset. Selama lima tahun terakhir, KPK berhasil menyetorkan dana sebesar Rp 2,4 triliun ke kas negara.
Uang tersebut berasal dari hasil penanganan kasus-kasus korupsi, yang mana KPK berhasil menyita dan memulihkan berbagai aset yang sebelumnya dikuasai oleh para pelaku korupsi.
"Pada tahun 2024 saja, total asset recovery yang kami lakukan mencapai lebih dari Rp 677 miliar," ungkap Nawawi dengan penuh bangga. Angka ini tentu bukan jumlah yang sedikit, dan menjadi bukti nyata bahwa KPK tidak hanya mengungkap kasus-kasus korupsi, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi.
Pencapaian tersebut juga menunjukkan bahwa KPK tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga aktif dalam melakukan pemulihan terhadap kerugian negara.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang pada tahun 2024 saja berhasil mencapai angka Rp 2,49 triliun.