INSIBERNEWS - Partai oposisi di Korea Selatan mengkritik keras tindakan pemerintah yang dipimpin Presiden Yoon Suk Yeol setelah partainya menolak untuk memakzulkan presiden terkait pengumuman darurat militer yang memicu krisis politik.
Pada Senin (9/12/2024), pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, mengecam langkah partai berkuasa yang dianggapnya sebagai "kudeta kedua" yang bertujuan mempertahankan kekuasaan meski jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara.
Baca Juga: Joe Biden Sambut Lengsernya Bashar Assad, Namun Ingatkan Tentang Risiko Keamanan di Suriah
Tuduhan ini muncul setelah upaya pemakzulan gagal, dengan alasan bahwa Yoon diklaim telah sepakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada perdana menteri dan ketua partai yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.
Baca Juga: Serangan Udara Israel di Gaza Tewaskan 22 Warga Palestina, Termasuk Anak-anak dan Perempuan
Menurut Park, langkah tersebut melanggar konstitusi, yang secara jelas mengatur bahwa hanya dalam keadaan tertentu, seperti ketidakmampuan presiden untuk menjalankan tugasnya, kekuasaan dapat dipindahkan sementara kepada perdana menteri.
"Ini adalah tindakan inkonstitusional yang mencolok dan merupakan upaya untuk mengalihkan kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Park, yang menekankan bahwa sikap ini mencerminkan pemberontakan dari pihak yang berkuasa.
Baca Juga: Bendera Baru Suriah Menggantikan Simbol Rezim Assad, Menandai Era Baru Bagi Negeri ini
Tuduhan ini memperparah ketegangan politik yang sudah berlangsung lama di negara tersebut.
Dalam perkembangan terbaru, pihak berwenang Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Presiden Yoon tengah diselidiki atas dugaan pemberontakan menyusul pengumuman darurat militer yang kontroversial.
Baca Juga: Bukan Menggantikan Peran Manusia, BRI Gunakan AI Untuk Tingkatkan Produktivitas
Penyidik telah melakukan penahanan terhadap sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan menteri pertahanan, dan melarang perjalanan sejumlah tokoh penting.
Sementara itu, Yoon yang berusia 63 tahun mengakui kesalahan atas kekacauan yang ditimbulkan oleh pernyataan darurat militer tersebut namun menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dan menyerahkan keputusan terkait masa depannya kepada partainya.