Ketimpangan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh oligarki juga dapat memperburuk kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, memperburuk kemiskinan, dan menghambat mobilitas sosial.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga sistem pemerintahan yang inklusif dan transparan, di mana kekuasaan tersebar secara merata dan partisipasi publik diperkuat, untuk menghindari dampak buruk dari oligarki.
Baca Juga: Tragis! TKW Asal Cianjur Dicolok Matanya dan Disiksa Hingga Meninggal Dunia Oleh Majikan
Dilansir InsiberNews dari akun Instagram @narasinewsroom (18/8/2024), akibat adanya isu oligarki ini maka Koalisi Tanah untuk Rakyat membentangkan spanduk bertuliskan Indonesia Not For Sale di jembatan akses utama menuju pusat IKN.
Salah satu anggota Koalisi Tanah untuk Rakyat, Iqbal Damanik menyampaikan bahwa adanya oligarki dalam pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kami resah atas rezim Presiden Jokowi yang setelah dua periode ini mewariskan banyak persoalan untuk lingkungan hidup dan masyarakat tapi di sisi lain memberikan karpet merah untuk oligarki,” ujar Iqbal Damanik.
Baca Juga: Desain Kamar Tidur Minimalis Terpopuler 2024, Inspirasi Abadi yang Selalu Tren
“Misalnya dengan izin penguasaan lahan 190 tahun di IKN, ibarat mengobral Tanah Air,” lanjutnya.
Tidak hanya itu saja, tetapi adapun banyak masalah di masyarakat dan juga lingkungan hidup.***