Ketika pejabat publik memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan rakyat, dampaknya terasa luas.
Proyek-proyek yang tidak efisien atau korupsi dapat menghambat pembangunan, merugikan ekonomi, dan memperburuk ketimpangan sosial.
Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan budaya ketidakadilan di mana akses terhadap sumber daya dan peluang hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan politik.
Dikutip InsiberNews dari kanal YouTube TVR Parlemen (16/8/2024), dengan tegas Puan Maharani menyampaikan bahwa Indonesia bukan hanya untuk satu orang saja atau untuk kalangan tertentu saja.
“Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan,” ujar Puan Maharani.
“Akan tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu,” lanjutnya.
Maksud dari pernyataan Puan tersebut adalah untuk menyinggung pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekuasaannya di Indonesia untuk kepentingan pribadinya saja, bukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.***