INSIBERNEWS - Pemerintah Provinsi Banten bersiap menerapkan program pembinaan bagi siswa SMA/SMK dengan melibatkan personel TNI.
Program yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Oktober 2026 itu akan mengharuskan peserta mengikuti pembinaan dengan sistem menginap di barak selama dua hari satu malam.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Jamaluddin mengatakan pembinaan tersebut akan dilaksanakan di tiga lokasi yang melibatkan unsur TNI, yakni Batalyon 203, Cobra, dan Kopassus.
Baca Juga: Vonis Disunat PT DKI, Hukuman Nadiem Makarim di Skandal Korupsi Chromebook Jadi 9 Tahun
“Rencananya di bulan Oktober ini Insya Allah kita adakan. Ada tiga titik tadi yang sudah disampaikan. Ada di 203, Cobra, terus sama di Kopassus,” ujar Jamaluddin, Kamis (24/9/2026).
Program ini menjadi pengalaman pertama bagi Pemprov Banten dalam menerapkan pola pembinaan siswa SMA/SMK dengan melibatkan TNI. Jamaluddin menyebut konsep tersebut memiliki kemiripan dengan program pembinaan siswa yang sebelumnya diterapkan di Jawa Barat.
Ia mengatakan program serupa sebenarnya bukan hal baru baginya. Saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin mengaku pernah menjalankan pembinaan dengan konsep yang melibatkan siswa SMP.
“Kalau sewaktu saya jadi Kepala Dinas Kota Tangerang pernah saya lakukan untuk anak SMP. Kali ini anak SMA, baru kali ini, tahun ini kita mulai,” katanya.
Baca Juga: DNA Ungkap Identitas Jenazah Pulau Enggano, Surakman Ternyata ABK Arupadhatu 1
Meski program ini menyasar siswa yang membutuhkan penguatan karakter, peserta yang dipilih tidak semata-mata berasal dari kalangan yang dianggap memiliki persoalan di sekolah.
Pengurus OSIS dan MPK serta siswa yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan juga akan diberikan kesempatan mengikuti kegiatan tersebut.
Salah satu pertimbangan dalam menentukan peserta adalah tingkat kehadiran siswa di sekolah. Mereka yang memiliki tingkat absensi rendah menjadi salah satu kelompok yang dinilai membutuhkan pembinaan lebih lanjut.
Jamaluddin menegaskan, pihaknya tidak ingin memberikan stigma kepada para peserta dengan menyebut mereka sebagai siswa bermasalah. Ia justru menyebut mereka sebagai anak-anak yang membutuhkan pendekatan dan pembinaan secara lebih personal.
Baca Juga: Karhutla dan Ancaman Asap Beracun, 40 Ribu Balita Tercatat Mengalami ISPA