INSIBERNEWS - Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas menyusul temuan mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial.
Sebanyak 15.722 rekening milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah tersebut terpaksa dibekukan sementara karena terindikasi kuat terlibat dalam pusaran transaksi judi daring.
Keputusan pembekuan massal ini bukan tanpa dasar yang jelas. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, mengungkapkan bahwa daftar belasan ribu KPM bermasalah tersebut diperoleh langsung dari Kementerian Sosial, yang merujuk pada hasil pelacakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Langkah penangguhan ini kami lakukan murni agar bantuan sosial dari pemerintah benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan tepat manfaat,"
Meski angkanya cukup memprihatinkan, Robert menegaskan bahwa status indikasi dari PPATK tersebut tidak serta-merta menjatuhkan vonis bersalah kepada seluruh penerima.
Pihak Dinas Sosial sangat memahami potensi kekeliruan data dan masih membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk melakukan pemulihan status pencairan dana.
"Bagi warga yang statusnya dibekukan tadi, tidak perlu panik. Anda dapat melakukan klarifikasi kembali atau sanggah banding di kelurahan setempat,"
Hingga saat ini, prosedur sanggah banding tersebut telah mulai dimanfaatkan oleh sebagian warga yang merasa tidak pernah bersentuhan dengan aktivitas ilegal itu.
Berdasarkan catatan terbaru Dinas Sosial, sudah ada sekitar 357 Keluarga Penerima Manfaat yang mendatangi kantor kelurahan untuk mengajukan klarifikasi resmi.
Ke depannya, insiden ini diharapkan menjadi teguran sekaligus edukasi bagi masyarakat luas.
Robert kembali mengingatkan seluruh elemen warga untuk bersama-sama menjaga integritas program bantuan sosial, memastikan bahwa dana dari pemerintah murni dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga.***