Rentetan Erupsi Gunung Api Ancam Nusantara, Ketua DPR Puan Maharani Desak Penguatan Mitigasi Terpadu

INSIBERNEWS - Posisi geografis Indonesia yang berada tepat di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) membuat negara ini sangat rentan terhadap ancaman bencana alam.

 

Menyikapi kondisi darurat belakangan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memperkuat sistem mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu demi melindungi nyawa rakyat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Puan sesaat setelah merampungkan agenda Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026).

 

Ia menilai sinergi lintas sektor mutlak diperlukan agar penanganan tanggap darurat di berbagai wilayah tidak berjalan sendiri-sendiri atau saling tumpang tindih.

 

"Indonesia masuk dalam lingkaran Ring of Fire. Oleh karenanya memang dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, Pemerintah itu sudah melakukan mitigasi dan antisipasi untuk melakukan semua hal terkait dengan hal tersebut, antisipasinya itu secara terpadu," ungkap Puan kepada awak media.

Mengganasnya aktivitas vulkanik belakangan ini menjadi bukti nyata tak terduganya alam, di mana lima gunung berapi sekaligus, Gunung Anak Krakatau, Semeru, Ili Lewotolok, Ibu, dan Sinabung tercatat meletus dalam sepekan terakhir.

 

Erupsi beruntun ini tak hanya menyemburkan abu vulkanik yang melumpuhkan jadwal penerbangan, tetapi juga mencemari kualitas udara hingga melintasi batas provinsi mulai dari Lampung, Banten, Jakarta, hingga Jawa Barat.

 

"Namun karena ini memang alam, kita tidak bisa melakukan antisipasi dan mitigasi itu di mana, kapan terjadinya, dan kapan selesainya. Keselamatan masyarakat, harus menjadi prioritas utama sehingga semua kebijakan dan tindakan yang diambil perlu diarahkan ke sana," tegas perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua DPR RI tersebut.

Guna meminimalisasi potensi jatuhnya korban jiwa, Puan mendorong terbentuknya satu komando kepemimpinan kebencanaan nasional yang solid dan taktis.

 

Kepemimpinan tunggal ini dinilai sangat vital untuk menyatukan langkah strategis antara kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah agar jauh lebih tanggap merespons krisis, terutama di kawasan-kawasan berisiko tinggi.

"Bagaimana peringatan bencana diterima tepat waktu, warga dapat segera mencapai tempat aman, kebutuhan dasar tersedia, layanan kesehatan dan pendidikan tetap berjalan, serta keluarga yang kehilangan penghasilan memperoleh penyangga kehidupan," pungkas Puan menuntut hadirnya jaminan perlindungan sosial yang merata bagi para korban.***