INSIBERNEWS - Menyoroti kondisi utang pemerintah Indonesia yang total nilainya telah melampaui Rp8.000 triliun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan masih berada dalam batas aman.
Menurutnya, besarnya utang negara tidak dapat dinilai hanya dari angka nominal semata, melainkan harus dilihat secara proporsional terhadap kapasitas ekonomi nasional.
Purbaya menjelaskan bahwa ukuran yang umum digunakan untuk menilai kesehatan utang suatu negara adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari indikator tersebut, posisi Indonesia dinilai masih cukup terkendali.
"Penilaian utang tidak bisa hanya melihat nominalnya. Yang lebih penting adalah membandingkannya dengan ukuran ekonomi negara," kata Purbaya saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Berdasarkan data pemerintah, rasio utang Indonesia saat ini berada di kisaran 40 persen terhadap PDB. Angka tersebut masih jauh di bawah batas 60 persen yang selama ini menjadi acuan dalam berbagai standar fiskal internasional.
Purbaya menegaskan bahwa ruang fiskal Indonesia masih relatif aman karena rasio utang tersebut belum mendekati ambang batas yang dianggap berisiko bagi stabilitas ekonomi.
Baca Juga: Wamensesneg Bambang Eko Terluka Saat Eksekusi Hotel Sultan, Prasetyo: Pulang Harus Pakai Kursi Roda
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, ia membandingkan posisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Amerika Serikat, misalnya, tercatat memiliki rasio utang yang telah melampaui 100 persen PDB.
Sementara Singapura berada di kisaran 175 persen, Jerman di atas 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen terhadap PDB.
Menurut Purbaya, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tingkat utang Indonesia masih berada pada level yang relatif moderat jika dibandingkan dengan banyak negara maju.
Baca Juga: Mencekam! Serangan Udara AS Guncang Lima Kota Iran, Pasien Kanker Anak Terpaksa Dievakuasi
Selain melihat rasio utang, kondisi fiskal Indonesia juga tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat internasional.
Ia menyoroti keputusan Standard & Poor's (S&P) yang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.