INSIBERNEWS - Ketegangan diplomatik di kawasan Asia Timur kembali memanas setelah Korea Utara menegaskan bahwa isu denuklirisasi tidak lagi menjadi bahan pembahasan bagi negaranya. Pyongyang menyatakan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir sudah final dan tidak dapat diubah oleh tekanan internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dikutip media pemerintah KCNA pada Minggu, 14 Juni 2026.
Dalam keterangannya, pemerintah Korea Utara menolak berbagai seruan yang kembali mendorong pelucutan program nuklir mereka.
Baca Juga: Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Akan Ditandatangani Hari Ini, Selat Hormuz Siap Dibuka Kembali
Menurut Pyongyang, tuntutan denuklirisasi yang terus disuarakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya merupakan pendekatan yang tidak realistis. Korea Utara menilai gagasan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi keamanan dan dinamika geopolitik yang berkembang saat ini.
Pernyataan keras itu muncul setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan kembali menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Nuclear Consultative Group yang berlangsung beberapa hari lalu.
Baca Juga: Datang ke Aksi dari Ajakan Medsos, ANH Kini Jadi Tersangka Bom Molotov saat Demo Mahasiswa
Pemerintah Korea Utara menilai langkah Washington dan Seoul tidak akan mengubah kebijakan pertahanan yang telah mereka tetapkan.
Pyongyang bahkan menyebut berbagai tekanan diplomatik maupun militer tidak memiliki pengaruh terhadap posisi negaranya sebagai kekuatan nuklir.
Selain mengkritik Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara juga menyoroti hasil pertemuan antara Amerika Serikat dan Jepang dalam forum Extended Deterrence Dialogue.
Baca Juga: Sudah Sah Jadi Suami Jennifer Coppen, Justin Hubner Janji Selalu Jaga Kamari
Dalam forum tersebut, kedua negara kembali menyuarakan target denuklirisasi penuh terhadap Korea Utara.
Bagi Pyongyang, berbagai forum internasional yang membahas program nuklir mereka hanya dianggap sebagai upaya untuk menekan kedaulatan negara. Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa pengembangan kemampuan pertahanan strategis tetap menjadi prioritas utama.