INSIBERNEWS - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, mulai mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Komisi XII DPR RI berencana meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dan PT Pertamina terkait dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Soroti Harga Pertamax Naik, Menkeu Purbaya Pastikan Dampaknya ke Harga Barang Tidak Signifikan
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengatakan pihaknya akan segera mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Pertamina (Persero) untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci.
Menurut Dony, DPR ingin mengetahui secara transparan faktor-faktor yang menjadi dasar penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Penjelasan tersebut dinilai penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan di balik kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Bahlil Pastikan BBM dan LPG Subsidi Tetap Aman, Pemerintah Tegas Tak ada Kenaikkan Harga
Selain itu, DPR juga ingin memahami metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan harga jual BBM.
Dengan adanya penjelasan resmi dari pemerintah dan Pertamina, diharapkan tidak muncul spekulasi maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green sebelumnya menimbulkan beragam reaksi, terutama dari pengguna kendaraan pribadi yang menjadi konsumen utama kedua jenis BBM tersebut. Meski berstatus nonsubsidi, perubahan harga tetap menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat.
Baca Juga: Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Kenaikan Harga Resmi Berlaku Mulai Hari Ini
Komisi XII DPR menegaskan bahwa fungsi pengawasan perlu dijalankan untuk memastikan setiap kebijakan strategis di sektor energi dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Hasil pertemuan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pasar energi, mekanisme penetapan harga, serta pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan terkait BBM nonsubsidi.***