INSIBERNEWS - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, membantah anggapan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat intoleransi dan kekerasan berbasis agama tertinggi di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat menghadiri kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat.
Pigai secara tegas menolak penilaian yang menempatkan Jawa Barat, termasuk Kota Depok, sebagai wilayah yang tidak ramah terhadap keberagaman agama.
Baca Juga: Sempat Ditahan Militer Israel, 9 WNI Relawan Gaza Sudah Bebas dan Segera Pulang ke Indonesia
“Saya menolak Jawa Barat dianggap sebagai provinsi intoleran,” ujar Pigai dalam keterangannya di Bandung, Rabu (20/5/2026).
Menurut Pigai, pengalaman pribadinya selama menetap di Depok selama sekitar 25 tahun menjadi alasan utama dirinya tidak sepakat dengan label intoleran yang disematkan kepada daerah tersebut.
Ia menilai kehidupan beragama di Depok berjalan cukup baik dan tidak pernah mengalami gangguan terhadap aktivitas keagamaan, khususnya rumah ibadah.
Baca Juga: WHO Tegaskan Wabah Ebola di Kongo dan Uganda Bukan Pandemi, Risiko Regional Dinilai Tinggi
“Saya menolak Depok dituduh sebagai kota intoleran. Saya 25 tahun tinggal di Depok, tidak pernah satu gereja pun diganggu,” katanya.
Pigai kemudian mencontohkan keberadaan sejumlah gereja Katolik di Depok sebagai bukti bahwa ruang kebebasan beragama tetap tersedia. Ia menyebut terdapat sekitar lima gereja paroki Katolik di wilayah tersebut.
Menurutnya, jumlah itu tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia.
Baca Juga: Yusril dan KSAD Kompak Bantah Ada Arahan Pusat soal Pembubaran Nobar Pesta Babi
“Di Depok lima, kok bisa disebut intoleran? Kan itu tidak fair,” ucap Pigai.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur yang, menurutnya, belum tentu memiliki jumlah paroki setara dengan Depok.