INSIBERNEWS - Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, mengeluarkan peringatan serius terkait masa depan dunia kerja yang dinilai semakin tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan kepada Reuters pada Minggu (19/4/2026), ia menekankan bahwa dunia, khususnya negara berkembang, sedang menuju potensi krisis ketenagakerjaan dalam satu hingga satu setengah dekade ke depan.
Menurut proyeksi, sekitar 1,2 miliar orang diperkirakan akan memasuki usia produktif dalam 10 hingga 15 tahun mendatang, mayoritas berasal dari negara berkembang yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global.
Namun di sisi lain, peluang kerja yang tersedia diprediksi tidak akan mampu mengimbangi lonjakan tersebut.
Dengan tren ekonomi dan investasi saat ini, negara berkembang hanya diperkirakan mampu menciptakan sekitar 400 juta pekerjaan baru dalam periode yang sama.
Baca Juga: Kronologi Jatuhnya Helikopter PK-CFX di Kalbar, 8 Orang Tewas, Evakuasi Terkendala Medan Ekstrem
Artinya, akan ada selisih besar antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan pekerjaan, yang berpotensi meninggalkan sekitar 800 juta orang tanpa pekerjaan yang layak.
"Ini bukan sekadar angka, tetapi potensi krisis sosial yang nyata jika tidak segera diantisipasi," ujar Banga dalam pernyataannya kepada Reuters.
Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi global, ketimpangan investasi, hingga percepatan otomatisasi dan digitalisasi yang menggeser kebutuhan tenaga kerja manusia di banyak sektor.
Baca Juga: Ancaman Trump Blokade Selat Hormuz Guncang Pasar, Harga Minyak Melonjak!
Para ahli juga menyoroti bahwa tanpa reformasi besar di bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebijakan industri, banyak generasi muda berisiko tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.
Untuk mengatasi hal ini, Bank Dunia mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mempercepat investasi di sektor padat karya, memperluas akses pendidikan vokasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif agar mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional dinilai menjadi kunci penting dalam menciptakan solusi jangka panjang.