INSIBERNEWS - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menargetkan penyerapan beras dalam jumlah besar pada panen raya 2026. Angka yang dibidik tidak main-main, yakni hingga 2,5 juta ton, sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.
Target tersebut dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok beras dan perlindungan harga gabah di tingkat petani. Pemerintah ingin memastikan hasil panen terserap maksimal agar petani tidak dirugikan saat produksi melimpah.
Baca Juga: Pasokan Energi Mulai Normal, BBM dan LPG Kembali Mengalir ke Wilayah Banjir Aceh
“Di panen raya nanti, minimal kita serap 2 juta ton, kalau bisa sampai 2,5 juta ton,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, rencana penyerapan beras skala besar ini sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi beras nasional pada 2026.
Dengan kondisi iklim yang relatif stabil dan program peningkatan produktivitas yang terus berjalan, pemerintah optimistis panen tahun depan akan lebih baik.
Baca Juga: Babak Panjang Skandal 1MDB, Eks PM Malaysia Najib Razak Divonis Hukuman 165 Tahun Penjara
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam rencana jangka menengah, cadangan beras nasional akan ditingkatkan dari sebelumnya sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton untuk mengantisipasi gejolak harga dan kondisi darurat.
Mentan Amran menegaskan bahwa Perum Bulog akan menjadi garda terdepan dalam menyerap gabah dan beras hasil panen petani. Peran Bulog dinilai strategis karena memiliki pengalaman panjang dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
“Bulog yang pegang stoknya. Ini sama seperti beras, minyak goreng, dan pangan lainnya. Negara hadir sebagai stabilisator,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyerapan yang optimal akan memberikan kepastian pasar bagi petani, sekaligus mencegah anjloknya harga gabah saat panen raya. Dengan begitu, kesejahteraan petani tetap terjaga dan rantai pasok pangan berjalan lebih sehat.
Di sisi lain, penguatan stok beras pemerintah juga diharapkan mampu meredam potensi lonjakan harga di tingkat konsumen. Ketika pasokan aman, intervensi pasar dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Melalui kebijakan ini, Kementerian Pertanian menegaskan komitmen negara untuk hadir di seluruh mata rantai pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, demi menjaga ketahanan pangan sekaligus keberlanjutan usaha tani di dalam negeri.***