INSIBERNEWS - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kepala Badan Gizi Nasional yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak.
Menurut Singgih, keberlanjutan MBG saat libur sekolah merupakan langkah strategis, terutama bagi peserta didik di bawah naungan Kementerian Agama, seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan. Kelompok ini, kata dia, tidak boleh terputus aksesnya terhadap asupan gizi yang layak.
Baca Juga: Elon Musk Tembus Rekor Baru, Jadi Manusia Pertama dengan Kekayaan di Atas USD700 Miliar
Ia menjelaskan bahwa masa libur sekolah justru menjadi periode yang rawan terjadinya penurunan asupan gizi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan. Tanpa dukungan program negara, kebutuhan gizi harian berisiko tidak terpenuhi secara optimal.
“Pada masa libur, kontrol asupan gizi anak sering kali melemah. Karena itu, keberlanjutan MBG menjadi sangat krusial agar anak tetap mendapatkan nutrisi yang cukup,” ujar Singgih dalam keterangannya.
Kebijakan BGN selama libur sekolah mencakup penyediaan satu paket makanan siap santap yang diproduksi dapur SPPG, serta dua paket MBG kemasan yang dapat dibawa pulang. Skema ini dinilai adaptif terhadap kondisi libur, sekaligus memastikan manfaat program tetap dirasakan keluarga.
Baca Juga: Uang Beredar Tumbuh Lebih Cepat, Likuiditas Ekonomi Tembus Rp9.891 Triliun
Singgih menilai, pola distribusi tersebut menunjukkan fleksibilitas pelaksanaan program tanpa mengurangi tujuan utamanya. Selain menjaga gizi anak, paket kemasan juga membantu keluarga mengatur konsumsi di rumah selama periode libur.
Lebih jauh, ia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi generasi muda. Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai jaring pengaman sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
Komisi VIII DPR RI, lanjut Singgih, akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. Pengawasan juga diarahkan agar distribusi selama libur sekolah tetap merata di berbagai daerah.
Baca Juga: Rencana 'Proyek Sunrise' untuk Gaza Picu Polemik, Kota Futuristik Berbasis AI Dinilai Tak Realistis
Ia berharap sinergi antara BGN, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dapat terus diperkuat. Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan saat hari sekolah aktif, tetapi juga pada periode libur ketika anak-anak tetap membutuhkan perhatian gizi yang sama.
Kebijakan ini, menurutnya, menjadi contoh bagaimana program sosial dapat dirancang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen negara dalam membangun sumber daya manusia sejak usia dini.***