INSIBERNEWS-Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas dan kini berpotensi melebar, menyeret legitimasi publik terhadap Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Peringatan keras ini datang dari mantan anggota aktif Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, yang mendesak Presiden Prabowo untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus ini.
Kasus yang menyeret sejumlah nama tokoh publik, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa (Tifauzia Tyassuma), kini telah memasuki tahap penetapan delapan tersangka.
Menurut Sri Radjasa, jika penetapan ini berujung pada penahanan, dampaknya akan sangat luas dan tidak main-main, bahkan dapat mengikis pengakuan masyarakat terhadap pemerintahan baru.
"Dampaknya sangat luas sekali, nggak main-main. Jadi, buat saya dalam situasi seperti ini, Prabowo sebagai presiden harus campur tangan untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak berkepanjangan,” ujar Sri Radjasa dalam video podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
Sikap Diam Prabowo Dianggap Melegitimasi Tindakan Kontroversial Polri
Sri Radjasa menekankan bahwa sikap diam Presiden Prabowo terhadap polemik ijazah ini akan sangat merugikan. Legitimasi atau pengakuan masyarakat kepada Prabowo sebagai presiden, kata dia, bisa terganggu karena dianggap membiarkan kasus ini berlarut-larut.
Lebih jauh, ia menilai sikap pasif Prabowo seolah-olah melegitimasi tindakan Polri yang dinilai jauh dari semangat reformasi.
“Tapi ketika dia (Prabowo) membiarkan kasus ini, artinya kan ada upaya melegitimasi tindakan Polri yang jauh dari semangat reformasi. Itu hati-hati yang saya bilang, jangan main-main,” lanjutnya, memberikan penekanan serius.
Baca Juga: Temukan Lencana Polri, Mobil Kecelakaan di Tol Bakter Berisi Puluhan Ribu Ekstasi
Aksi Demo Masyarakat Bisa Berbalik Arah: Sasaran Utama Menuju Istana Prabowo
Dampak yang paling dikhawatirkan oleh Sri Radjasa adalah perubahan fokus reaksi publik di masa depan. Jika ketidakpuasan terhadap penanganan kasus ini terus memuncak, aksi demonstrasi masyarakat yang semula fokus pada isu ijazah dan Polri, diprediksi akan berbalik arah.
“Ke depan, publik, masyarakat akan demo ya sasarannya kepada Presiden (Prabowo) bukan Jokowi,” katanya.