INSIBERNEWS - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, sebuah sikap yang ia sampaikan tepat sehari sebelum Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi Amerika Serikat terkait Gaza.
Resolusi tersebut disebut membuka peluang menuju kemerdekaan Palestina, membuat pernyataan Netanyahu semakin mencuri perhatian.
Baca Juga: Apink Siapkan Comeback Awal 2026, Penggemar Antusias Sambut Kembalinya Grup Legendaris
Dalam pernyataan resmi pada Minggu, Netanyahu bersama sejumlah anggota pemerintahannya menyoroti ketegasan Israel untuk menolak gagasan negara Palestina, terlebih menjelang pemungutan suara penting di Dewan Keamanan PBB pada Senin.
Resolusi yang didukung AS itu merupakan bagian dari rencana perdamaian Gaza yang juga memuat tindak lanjut dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi Presiden AS Donald Trump.
Baca Juga: Penyerapan Dana Pemerintah di Himbara Capai 84 Persen, Kemenkeu Sebut Penyaluran Berjalan Efektif
Rancangan resolusi terbaru tersebut memuat klausul yang secara eksplisit menyebutkan kemungkinan pembentukan negara Palestina di masa mendatang. Ketentuan itulah yang kemudian memicu penolakan keras dari Israel, karena dianggap mengancam keamanan nasional mereka.
“Penolakan kami terhadap negara Palestina di wilayah mana pun tidak berubah,” ujar Netanyahu dalam rapat kabinet, seperti dikutip AFP, Senin, 17 November 2025.
Baca Juga: Bos KCIC Sambangi Kemenko Perekonomian, Bahas Kondisi Whoosh dan Proses Restrukturisasi Utang
Netanyahu selama ini konsisten menolak gagasan dua negara. Ia berpendapat bahwa negara Palestina merdeka justru akan menguntungkan Hamas dan berpotensi menciptakan entitas politik yang lebih besar di bawah kendali kelompok tersebut—sebuah skenario yang menurutnya akan langsung mengancam keamanan Israel.
PM Israel itu menghadiri rapat kabinet dalam suasana politik yang memanas. Ia mendapatkan tekanan dari internal koalisi pemerintah, terutama dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang berhaluan kanan ekstrem.
Smotrich menuduh Netanyahu tidak cukup tegas menanggapi gelombang pengakuan negara Palestina yang baru-baru ini disampaikan beberapa negara Barat.
Baca Juga: Menjelang HPL? Yuk Lakukan Beberapa Hal Ini Supaya Proses Lahiran Lebih Lancar
Sementara itu, resolusi DK PBB yang akan diputuskan disebut tidak hanya membahas isu negara Palestina, melainkan juga rencana pembentukan pemerintahan transisi di Gaza serta pengiriman pasukan keamanan internasional sementara ke wilayah tersebut. Hal ini dianggap sebagai langkah restorasi pascaperang yang memerlukan dukungan berbagai pihak.