INSIBERNEWS - Setelah lebih dari sebulan mengalami kebuntuan, akhirnya Senat Amerika Serikat menyetujui langkah untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan federal atau government shutdown yang telah mengganggu berbagai layanan publik dan aktivitas ekonomi di negeri itu.
Kesepakatan tersebut dicapai pada Senin (10/11/2025) waktu setempat setelah sekelompok senator moderat dari Partai Demokrat memutuskan mendukung rancangan undang-undang (RUU) pendanaan pemerintah yang diinisiasi oleh Partai Republik.
Langkah ini dianggap sebagai kompromi politik untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung terlalu lama.
RUU baru ini disusun tanpa mencantumkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan—isu yang sempat menjadi titik panas dan menyebabkan RUU sebelumnya gagal lolos. Dengan dihapuskannya poin tersebut, jalan menuju persetujuan di Senat menjadi lebih terbuka, meski menuai kritik dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan pemerintah kembali berfungsi. Banyak pekerja publik yang sudah menunggu kepastian selama berminggu-minggu,” ujar salah satu senator Demokrat yang mendukung RUU tersebut, seperti dikutip dari Associated Press.
Baca Juga: Wujudkan Asta Cita Untuk Pemerataan Ekonomi, BRI Berdayakan 4,909 Desa BRILiaN
Namun tidak semua pihak menyambut keputusan ini dengan senang hati. Beberapa anggota Demokrat yang lebih progresif menilai langkah kompromi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip partai, terutama karena mengorbankan isu kesehatan masyarakat.
Mereka khawatir, tanpa perpanjangan subsidi, jutaan warga Amerika akan menghadapi lonjakan biaya premi asuransi yang signifikan.
“Kami kecewa. Subsidi asuransi bukan hanya soal politik, ini soal kehidupan banyak orang,” ucap salah satu senator Demokrat dari kubu progresif dengan nada geram.
Penutupan pemerintahan yang berlangsung selama lebih dari sebulan itu sebelumnya menyebabkan ribuan pegawai federal dirumahkan tanpa bayaran, sementara sebagian layanan publik, termasuk lembaga riset dan taman nasional, terpaksa menghentikan operasionalnya. Kondisi ini juga berdampak pada perekonomian lokal di beberapa wilayah yang bergantung pada aktivitas pemerintah.
Presiden AS dikabarkan segera akan menandatangani RUU tersebut agar roda pemerintahan bisa kembali berjalan normal secepatnya.
Gedung Putih juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah kompromi di Senat yang dinilai sebagai bukti bahwa kedua kubu politik masih bisa bekerja sama demi kepentingan rakyat.