INSIBERNEWS — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik-praktik perampokan sumber daya alam negara. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo mengungkap telah menindak ribuan tambang ilegal dan jutaan hektare perkebunan sawit yang beroperasi tanpa izin.
Langkah besar ini ia sampaikan dalam forum internasional bergengsi Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).
Dalam sesi dialog bertajuk A Meeting of Minds bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, Prabowo secara terbuka membeberkan betapa besar kerugian negara akibat aktivitas ilegal tersebut.
Baca Juga: IFG Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi, Dorong Tata Kelola BUMN yang Berintegritas
“Saya baru-baru ini mengunjungi dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung. Dari laporan yang saya terima, ada sekitar 1.000 tambang timah ilegal beroperasi di sana. Akibatnya, kita kehilangan hampir 80 persen produksi timah nasional karena aktivitas ilegal dan penyelundupan,” ujar Prabowo di hadapan ratusan CEO dunia yang hadir di forum tersebut.
Presiden menyebut, praktik tambang ilegal itu sudah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja mengeruk kekayaan negara tanpa izin.
Baca Juga: IFG Bangun Ekosistem Sosial yang Inklusif Melalui Kindness to Progress
Selain sektor tambang, Prabowo juga menyoroti maraknya praktik perkebunan sawit ilegal di berbagai daerah. Ia menyebut telah menerima laporan bahwa dari total jutaan hektare lahan sawit di Indonesia, sekitar 5 juta hektare di antaranya tidak memiliki izin yang sah atau melanggar aturan hukum.
“Saya sempat kaget ketika mendapat laporan itu. Awalnya saya pikir hanya 5.000 hektare, ternyata 5 juta hektare sawit ilegal. Dan kini kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan tersebut melalui proses hukum,” ungkapnya.
Prabowo menegaskan, tindakan tegas ini bukan sekadar untuk menertibkan sektor sumber daya alam, tetapi juga memastikan keadilan ditegakkan bagi rakyat dan negara.
Ia mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan investigasi menyeluruh dan menindak tegas setiap pelanggaran.
Baca Juga: Resmi! Patrick Kluivert dan Staf Dipecat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Karena itu, saya katakan kepada jaksa agung dan lembaga keuangan negara: lakukan penyelidikan, dan kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya. Tidak ada kompromi,” tegas Prabowo.
Menurutnya, pembenahan di sektor tambang dan perkebunan menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat selama ini praktik ilegal telah menimbulkan kebocoran besar terhadap penerimaan negara.