INSIBERNEWS - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan sikap tegasnya terhadap program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lambat terserap. Ia memberi ultimatum kepada pihak terkait agar realisasi program rumah subsidi tersebut bisa maksimal sebelum akhir Oktober 2025.
Purbaya mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan dana negara mengendap tanpa manfaat. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan serapan FLPP belum menunjukkan hasil signifikan, anggaran tersebut berpotensi dialihkan ke program lain yang lebih produktif.
Baca Juga: Tetap Setia, Dokter Kamelia Dampingi Ammar Zoni di Tengah Kasus Narkoba
“Saya mau lihat dulu akhir bulan nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang bagus, ya kita lanjutkan. Tapi kalau serapannya lambat dan banyak kendala, uangnya bisa kita pindahkan ke tempat lain,” tegas Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PKP), Jakarta, Selasa (14/10).
Meski mengeluarkan peringatan keras, Purbaya tetap optimistis masalah teknis yang menghambat penyerapan FLPP bisa segera diselesaikan.
Ia percaya kolaborasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Kementerian PKP, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan mempercepat proses penyaluran dana.
Baca Juga: Buktikan Kualitas Layanan, BRI Raih Penghargaan dalam Ajang The Best Contact Center Indonesia
“Saya yakin dengan komunikasi yang baik antarinstansi, semua masalah koordinasi bisa diselesaikan cepat. Kita ingin uang negara benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan rumah,” ujar Purbaya.
Tahun 2025 memang menjadi momentum penting bagi program rumah subsidi ini. Pemerintah menaikkan kuota menjadi 350.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit, dengan total anggaran mencapai Rp35,2 triliun.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Respon Menlu Sugiono Soal Momen Bisik-bisik Prabowo ke Trump di KTT Mesir
Namun, hingga 24 September 2025, penyerapan FLPP masih jauh dari harapan. BP Tapera mencatat baru 180.126 unit yang terealisasi atau sekitar 51,46 persen dari target. Nilai realisasi dana baru mencapai Rp22,35 triliun, menunjukkan masih ada tantangan besar untuk memenuhi sisa target dalam waktu singkat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut pihaknya tengah mempercepat proses validasi data penerima dan memperbaiki alur birokrasi agar tidak ada hambatan administratif. Ia juga menegaskan, percepatan tidak akan mengorbankan kualitas bangunan rumah subsidi yang disalurkan.