Selain itu, lembaga antikorupsi tersebut juga tengah menyiapkan tim pencegahan untuk memantau aspek tata kelola, terutama dalam hal transparansi penyedia jasa katering dan vendor pengadaan bahan pangan.
Menurut Budi, pengawasan sejak awal jauh lebih efektif dibandingkan menunggu kasus muncul dan baru bertindak ketika sudah menimbulkan korban.
Pihak KPK juga mengingatkan pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar memperkuat pengawasan internal.
Kepala sekolah, petugas lapangan, hingga penyedia makanan diimbau untuk mengikuti standar kebersihan dan penyimpanan pangan yang telah ditetapkan, termasuk cara memasak dan pengemasan yang aman.
Baca Juga: Heboh! Ledakan Misterius di Tangsel: Kaca Bangunan Farmasi Pecah, Polisi Masih Selidiki TKP
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah wilayah dilaporkan mengalami insiden keracunan makanan yang dikaitkan dengan distribusi MBG. Pemerintah sendiri telah menyatakan tengah mengevaluasi sistem distribusi serta kualitas bahan makanan yang digunakan.
Dengan keterlibatan KPK di sisi pencegahan, diharapkan program makan gratis ini bisa berjalan lebih aman, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.***