INSIBERNEWS — Beberapa hari lalu di Majelis Umum PBB, Presiden Kolombia Gustavo Petro membuat dunia terdiam.
Dalam pidato tajamnya, ia menuduh Presiden AS Donald Trump sebagai kaki tangan genosida di Gaza.
Petro tak hanya bicara, ia turun langsung ke jalanan New York, memimpin demonstrasi pro-Palestina dan menyerukan pembentukan pasukan internasional yang lebih besar dari Israel dan AS.
Tak lama berselang, visa diplomatiknya dicabut oleh Washington. Petro hanya menjawab singkat: “Saya tidak peduli.”
Baca Juga: Gubernur Bobby Bantah Lakukan Razia Pelat Luar Sumut - Tegaskan Hanya Sosialisasi Pajak
Bagi Petro, ini bukan pertama kalinya ia harus membayar harga atas keberpihakannya.
Lahir pada 1960 di kota kecil Ciénaga de Oro, Petro muda menyaksikan langsung ketimpangan sosial.
Saat masih belia, ia sudah terlibat dalam gerakan bawah tanah. Di usia 17 tahun, ia bergabung dengan M-19, gerakan urban yang lebih mengandalkan ide dan komunitas ketimbang senjata.
Meski bukan petempur garis depan, ia aktif menyusun propaganda, memobilisasi massa, dan memimpin kerja komunitas.
Baca Juga: Mengenang Kembali Pahlawan yang Gugur dalam Tragedi 30 September 1965
Pada 1985, ia ditangkap militer Kolombia. Demi menghindari pengenalan, ia menyamar sebagai perempuan.
Namun penyamaran gagal. Ia ditahan, disiksa selama lebih dari seminggu di kandang kuda militer—dipukul, disetrum, ditelanjangi, bahkan nyaris ditenggelamkan.
Di dalam penjara, Petro menemukan kesadaran baru: perjuangan bersenjata tak akan memenangkan publik. Ia beralih ke jalur politik tanpa mengkhianati perjuangannya.
Baca Juga: Prabowo Pastikan Sterilisasi Alat Makan MBG Gunakan Teknologi UV dan Air Panas