Subsidi energi sendiri menjadi salah satu pos anggaran terbesar dalam APBN, yang kerap menimbulkan perdebatan terkait ketepatan sasaran maupun pencairan anggarannya.
Baca Juga: Paul Aktivis Jogja Ditetapkan Tersangka, Diduga Koordinator Komite Politik
Purbaya menegaskan pihaknya terbuka untuk melakukan rekonsiliasi data dengan PLN, Pertamina, maupun DPR.
"Kalau ada klaim yang belum dibayar, segera temui saya. Data kami menyatakan sudah lunas, tetapi mari kita cocokkan," ujarnya.
Dengan perbedaan laporan ini, publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai nasib subsidi energi yang menyangkut hajat hidup jutaan rakyat.
Transparansi dan sinkronisasi data keuangan antara pemerintah dan BUMN energi dinilai menjadi kunci untuk menghindari polemik berulang di masa mendatang.