INSIBERNEWS — Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah dalam sepekan terakhir semakin menguat.
Ribuan massa dari elemen buruh, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil kompak menyuarakan keresahan mereka atas lemahnya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.
Sebagai tindak lanjut dari rentetan demonstrasi itu, koalisi masyarakat sipil merumuskan daftar resmi berisi 25 tuntutan.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Komitmen Bahas RUU Perampasan Aset, Yuk Kenali Manfaat Regulasi Ini Bagi Masyarakat!
Dokumen tersebut diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati” dan dipublikasikan melalui akun Instagram LBH Jakarta.
Koalisi menekankan bahwa ada 17 poin mendesak yang harus segera dipenuhi paling lambat pada 5 September 2025, sementara 8 poin lainnya diberi tenggat lebih panjang hingga 31 Agustus 2026.
Menurut mereka, daftar ini bukan sekadar seruan moral, melainkan agenda nyata yang harus dijalankan demi menyelamatkan demokrasi.
Baca Juga: Lukisan Kesayangan Hilang, Sri Mulyani Sesalkan Aksi Penjarahan Brutal
Isi dari 17 tuntutan jangka pendek yang ditargetkan selesai dalam sepekan sangat beragam, mulai dari isu keamanan, kebebasan sipil, hingga persoalan buruh. Berikut daftarnya:
17 Tuntutan Jangka Pendek
1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25–31 Agustus
Baca Juga: Kondisi Pasca Demo Mulai Normal, Prabowo Apresiasi Rakyat dan Aparat
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
Baca Juga: Aturan Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku, Simak Waktu dan Lokasinya!
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
Baca Juga: Hobi Makan Mi Instan Mentah? Waspada, Bisa Jadi Ancaman Serius bagi Nyawa
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
Baca Juga: Tragis! Karena Dendam, Dua Pelajar SMP di Pesawaran Nekat Habisi Nyawa Pemilik Salon hingga 78 Tusukan
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Baca Juga: Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Akui Kesalahan Usai Diperiksa KPK
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing
Baca Juga: Biaya Pendidikan hingga Perbaikan, Mensos Ungkap Presiden Bakal Beri Bantuan bagi Korban Unjuk Rasa
Daftar tersebut mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap berbagai persoalan akut.
Mulai dari praktik represif aparat yang dianggap merampas kebebasan warga, hingga kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak pada pekerja.
Selain 17 tuntutan jangka pendek, koalisi juga menyusun delapan agenda reformasi jangka panjang.
Baca Juga: Tuding Menkomdigi Bohong, Fedi Nuril dan Jerome Polin Tak Percaya TikTok Sukarela Tutup Fitur Live
Poin-poin ini menyoroti aspek struktural dalam politik, ekonomi, hingga hukum yang dinilai membutuhkan pembenahan besar-besaran.
8 Tuntutan Jangka Panjang
1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya
Baca Juga: Kota Bandung jadi Pilot Project Studi Tiru Pemkab Lebak Dalam Pengolahan Sampah Menjadi Produk Bernilai
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis