INSIBERNEWS - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di wilayah DKI Jakarta.
Pecahnya gelombang aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kritik terhadap gaji dan tunjangan para pejabat Parlemen RI yang dinilai terlalu besar.
Demo besar-besaran yang melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat itu nampaknya tak luput dari kericuhan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian mencatat kerugian fasilitas umum dan gedung pemerintahan yang menjadi korban kericuhan oknum massa. Diungkapkan bahwa total kerugian di wilayah Jakarta ditaksir mencapai Rp50,4 miliar.
Diketahui kerusakan paling besar terjadi pada fasilitas transportasi publik yang banyak dipakai oleh masyarakat.
"Di DKI Jakarta, tercatat kerusakan pada 22 halte. Kerugian senilai Rp3,3 miliar dialami MRT, Rp41,6 miliar untuk Transjakarta, serta Rp5,5 miliar untuk CCTV," kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga: Zetro Leonardo Purba, Diplomat Indonesia di Peru Tewas Ditembak Mati Oleh Orang Tak Dikenal
Sejak 25 Agustus hingga awal September, terdapat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi. Menurut Mendagri, sebagian besar berjalan kondusif, namun ada juga yang berujung kerusuhan.
"Beberapa aksi disusupi tindakan anarkis seperti pembakaran, penjarahan, dan perusakan gedung pemerintahan," ungkapnya.
Selain wilayah Jakarta, kerusakan besar juga terjadi di Makassar. Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dibakar oknum demonstrasi.
Kemudian kerusakan juga terjadi di Surakarta, di mana Kantor Sekretariat DPRD Solo turut dibakar.
Sementara itu, di Surabaya, Gedung Negara Grahadi terbakar dan 11 pos polisi mengalami kerusakan berat.