INSIBERNEWS - Pemerintah menegaskan bahwa akses kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam RAPBN 2026. Melalui Kementerian Keuangan, negara memastikan iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta penduduk akan ditanggung, baik secara penuh maupun sebagian. Langkah ini disebut sebagai upaya menjaga agar masyarakat tidak terbebani biaya kesehatan.
Baca Juga: Viral di Lampung Timur, Motor Gagal Dicuri Malah Nyangkut di Atas Pagar Beton
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan itu meliputi 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) yang seluruhnya dibayarkan negara, serta 49,6 juta jiwa peserta kelas III yang mendapat subsidi dari APBN.
“96,8 juta jiwa yang dibayar penuh oleh APBN, ditambah 49,6 juta jiwa yang kelas III tapi masih dibantu pemerintah. Jadi totalnya sekitar Rp69 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8).
Baca Juga: Buah dan Sayur yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing, Yuk Simak!
Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan total anggaran kesehatan mencapai Rp244 triliun tahun depan. Dana sebesar itu diarahkan untuk menjaga layanan kesehatan masyarakat dari berbagai sisi, mulai dari pembiayaan fasilitas, dukungan gizi, hingga pencegahan penyakit.
Salah satu program besar yang menyedot perhatian adalah penyediaan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita. Program ini ditujukan bagi 7,4 juta penerima dengan nilai Rp24,7 triliun. Selain itu, jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri juga mendapat alokasi sebesar Rp13,3 triliun.
Baca Juga: RAPBN 2026: Pemerintah Bidik Pendapatan Rp3.147 Triliun, Pajak Jadi Andalan Utama
Pemerintah turut memprioritaskan pengendalian penyakit menular. Anggaran akan digunakan untuk penyediaan vaksin, imunisasi rutin, skrining kesehatan, serta upaya penanganan penyakit seperti tuberkulosis yang masih menjadi masalah besar di Indonesia.
Tak ketinggalan, pemeriksaan kesehatan gratis untuk 130 juta masyarakat akan disediakan dengan anggaran Rp2,6 triliun.
Baca Juga: Meriahkan HUT ke-80 RI, LRT Jabodebek Berlakukan Tarif Flat Rp80 untuk Semua Perjalanan
Dukungan ke daerah pun tidak luput dari perhatian. Dana desa senilai Rp2,9 triliun akan khusus digelontorkan untuk menekan angka stunting. Pemerintah menilai penanganan gizi buruk dan tumbuh kembang anak di desa-desa adalah kunci untuk memperbaiki kualitas generasi masa depan.
Dari sisi infrastruktur kesehatan, anggaran Rp16,3 triliun akan digelontorkan untuk operasional 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana (BKB). Hal ini diharapkan membuat pelayanan kesehatan dasar semakin mudah diakses masyarakat hingga pelosok.
Baca Juga: Transjakarta Atur Ulang Rute saat Pesta 80 Tahun RI di Monas, Catat Jalur yang Terdampak!