INSIBERNEWS - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran etika yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
Salah satu kasus yang baru-baru ini menjadi perhatian adalah ulah seorang lurah di wilayah Jakarta Timur yang meminjam uang kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) hingga mencapai belasan juta rupiah.
Baca Juga: Sempat Curhat Suaminya Kecanduan Judol, Chikita Meidy Kini Justru Dilaporkan KDRT
“Kalau kemudian ada persoalan di lapangan seperti yang kemarin di Jakarta Timur, ada salah seorang lurah yang kemudian meminta hutang kepada PPSU sampai dengan angka Rp17 juta, tentunya ada tindakan tegas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (1/7).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2026 Diusulkan Capai Rp104 Triliun, Fokus untuk Warga Tak Mampu dan Daerah 3T
Pejabat yang dimaksud adalah Lurah Malaka Sari. Gubernur Pramono mengaku menerima laporan langsung dari Wali Kota Jakarta Timur terkait perilaku tidak pantas tersebut. Tanpa menunggu lama, ia langsung menginstruksikan agar lurah tersebut dibebastugaskan dari jabatannya.
Baca Juga: Tarif Ojol Bakal Naik? Kemenhub Finalisasi Aturan, Kenaikan Capai 15 Persen
Menurut Pramono, tindakan meminjam uang kepada bawahan, apalagi dalam jumlah besar, tidak hanya melanggar etika, tetapi juga memberi contoh buruk kepada seluruh ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Ia menilai perbuatan tersebut bisa merusak citra birokrasi yang selama ini terus diupayakan untuk bersih dan berintegritas.
Baca Juga: HYBE Bangun Anak Perusahaan di India, KPop Siap Menyatu dengan Budaya Bollywood?
“Ketika Pak Wali Kota menyampaikan kepada saya, arahan saya jelas, yang seperti itu mesti dibebastugaskan. Karena tidak memberikan pendidikan yang baik bagi bawahannya dan juga sekaligus bagi organisasi yang ada di Balai Kota ini,” tegasnya.
Pramono pun mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan, khususnya para lurah dan camat, untuk menjaga profesionalisme dalam bekerja. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola yang transparan.
Sebagai langkah pencegahan, Gubernur juga menginstruksikan agar dilakukan penyegaran serta rotasi jabatan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat kerja, memperkuat etika birokrasi, serta memastikan seluruh pejabat bekerja sesuai aturan yang berlaku.